TERAS7.COM – Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Didik Haryanto, berhasil meraih Peringkat I Nasional pada ajang INAKI Award 2026 melalui Kompetisi Policy Brief Nasional yang diselenggarakan Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI).
Prestasi tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum INAKI Nomor 308/DPP-INAKI/SK.01/VII/2026. Didik meraih penghargaan berkat karya policy brief berjudul Pemecahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) untuk Optimalisasi Layanan Infrastruktur dan Permukiman di Kabupaten Balangan.
Melalui kajian tersebut, Didik mengusulkan pemisahan kelembagaan Dinas PUPR Perkim agar pelaksanaan tugas, beban kerja, serta pelayanan di bidang infrastruktur dan permukiman dapat berjalan lebih efektif dan fokus.
Didik menjelaskan, sebelum diikutsertakan dalam kompetisi nasional, naskah tersebut lebih dahulu dipresentasikan dalam Bedah Policy Brief INAKI Edisi 2026 Part 9 untuk memperoleh berbagai masukan penyempurnaan.
“Masukan tersebut kemudian menjadi bahan penyempurnaan saya sebelum policy brief diikutsertakan dalam Kompetisi Policy Brief Nasional INAKI Award 2026. Selanjutnya naskah dinilai secara komprehensif oleh Tim Penilai INAKI bersama Tim Penilai Independen yang terdiri dari para pakar dan praktisi bidang analisis kebijakan,” ujarnya, Jumat (24/7/2026).
Ia mengatakan, naskah tersebut juga memperoleh masukan dari Analis Kebijakan Ahli Utama Kementerian PANRB, Teguh Widjinarko, sebelum akhirnya dinilai oleh dewan juri.
“Alhamdulillah berdasarkan hasil penilaian tersebut, policy brief berhasil memperoleh nilai tertinggi dan ditetapkan sebagai Peringkat I Nasional pada ajang INAKI Award 2026,” katanya.
Didik berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi para analis kebijakan untuk terus menghasilkan rekomendasi yang inovatif dan berbasis bukti dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, policy brief merupakan salah satu instrumen penting dalam proses pengambilan keputusan sehingga penyusunan kajian yang berkualitas dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
