TERAS7.COM – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari menyayangkan sikap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamadun yang dinilainya arogan.
Emi menjelaskan, hal ini berawal dari Kadisdikbud Kalsel, Muhamadun yang menghubunginya lewat sambungan telepon karena tidak terima dengan pernyataan polisiti PAN ini dalam pemberitaan di media berita menyangut dugaan intoleransi di SMA Negeri 1 Banjarbaru.
“Seharusnya Kepala Dinas (Kadisdikbud Kalsel) itu tidak secara reaktif dan arogan yang kemudian menghubungi saya lewat telepon, lalu berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang kurang pantas,” ujar Emi kepada teras7.com, pada Jumat (20/05/2022).
Seharusnya menurut Emi, Kadisdikbud Kalsel bisa menjawab pernyataannya melalui pemberitan di media berita, karena juga memiliki hak jawab.
Dalam hal ini, ia mengaku menyayangkan sikap pejabat daerah sekelas Kadisdikbud Kalsel yang dinilainya tak pantas melakukan hal seperti layaknya orang tak berpendidikan.
“Yang saya sayangkan kenapa respon reaktifnya Kepala Dinas itu seperti reaksi orang tidak berpendidikan, sekelas kepala dinas,” ucapnya.
Menurut Emi, ia selaku wakil rakyat yang notabenenya pejabat publik berhak untuk melakukan tanggapan sebagai tindak lanjut suatu persoalan.
Dikhawatirkan Emi, sekelasnya dirinya yang pejabat publik saja menerima sikap arogansi dari Kadisdikbud Kalsel, apalagi masyarakat biasa.
“Dengan anggota dewan saja dia berani apalagi dengan masyarakat biasa, apakah kepala dinas seperti ini harus dipertahankan dalam dunia pendidikan yang menjadi ujung tombak,” terangnya.
Oleh karena itu, Emi meminta agar Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bisa mempertanyakan proses seleksi Kepala Dinas lingkup Pemprov Kalsel yang dilakukan lembaga atau instansi terkait.
Karena ia sendiri mengaku heran, bagaimana bisa seorang yang layaknya memiliki sikap seperti yang disampaikannya bisa lolos menjadi Kepala Dinas di lingkup Pemprov Kalsel.
“Saya minta Gubernur untuk mempertanyakan kepada Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) terhadap proses seleksi Kepala Dinas, kenapa sampai seorang kepala dinas dengan kualitas seperti itu bisa lolos menjadi kepala dinas,” mintanya.
Bahkan, ia berharap agar dunia pendidikan di Kalsel tidak dipimpin oleh Kepala Dinas yang tidak profesional, karena berpotensi akan membawa iklim dunia pendidikan di Kalsel menjadi tidak baik.
Terlebih, pemimpin itu menurutnya merupakan ujung tombak keberhasilan sebuah instansi pemerintah, termasuk di dunia pendidikan.
“Kalau ini dipertahankan maka kedepan itu akan berpotensi membawa iklim dunia pendidikan menjadi tidak baik karena seorang pemimpin itu ujung tombaknya, kalau pemimpinnya sudah tidak baik, apa dunia pendidikan bisa berjalan dengan baik,” bebernya.
Terkahir, menurut Emi, sikap seorang pemimpin itu menunjukkan kualitas yang dimilikinya. Oleh karenanya sebagai seorang Kepala Dinas seharusnya biaa bersikap profesional, serta menjaga etika dan marwah instani yang dipimpin, tak terkecuali terhadap Gubernur selaku pemimpin daerah
Sementara itu, saat coba dikonfirmasi berkali-kali melalui pesan WhastApp, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Muhamadun tidak ada tanggapan.
