TERAS7.COM – Ingatkan bahaya politik uang dan politik identitas, KPU RI bersama Komisi II DPR RI laksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilu bersama Organisasi Kepemudaan di Kota Banjarbaru, Senin (26/09/2022).
Kegiatan tersebut diisi oleh dua narasumber, diantaranya Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dari Komisai II DPR RI dan Lusius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (FORMAPPI).
Rifqinizamy Karsayda mengingatan bahaya politik uang dan politik identitas, yang mana diharapkan peran pemuda untuk memfilter kepentingaan politik yang bisa berdampak pada memecah belah persaudaraan, agama dan bangsa.
“Inilah wadah untuk para mahasiswa dan pemuda bagaimana mengawal pemilu serentak 2024 dari bahaya politik uang dan politik indentitas,” ucapnya.
Menurutnya mahasiswa sebagai patron perubahan, memiliki kekuatan untuk menciptakan pemilu yang berkulitas, dengan memanfaatkan digitalisasi, sehingga masyarakat tercerahkan dan terhindar dari informasi yang merusak persatuan dan kesatuan dari politik sara.
“Lewat digitalisasi bagaimana mahasiswa pemuda melihat calon pemimpin yang benar benar membangun serta memiliki visi yang jelas kedepan, sehingga diikuti oleh masyarakat,” terangnya.
Lusius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (FORMAPPI) menyampaikan, penetuan waktu penyelenggaran pemilu 14 Februari 2024 melewati proses yang sangat alot, menimbang berbagai macam pertimbangan.
“Menyelenggaran dua pemilu secara nasioal baik daerah maupun nasional dalam satu waktu, sehingga sangat menyita waktu dan enegri teman teman dari Bawaslu untuk terselenggaranya pemilu yang baik,” ujarnya.
Ia juga menyinggung beberapa kendala yang akan dihadapi pada tahapan, seperti daftar pemilih, adminstrasi partai yang belum masuk parlemen, serta peserta pemilih akan mengecek apakah ia terdaftar sebagai pemilih atau tidak dan publik akan dihadapkan dengan informasi kesibukan parpol untuk memilih koalisi.
“Saya juga mendengar informasi pengumpulan KTP ada dilakukan tidak door to door tapi melewati data yang diambil langsung daru RT dan kelurahan,” terangnya.
Ia juga menyinggung soal money politic, mengingatkan bahwa politik uang sangat merusak demokrasi di indonesia.
“Seperti berita yang ramai, korupsi dilakukan oleh Gubernur Papua, yang mana juga diduga uang banyak mengalir ke pastainya,” ingatnya.
Sejak awal yang harus diingatkan, banyaknya pilihan yang akan menguras energi penyelenggara serta masyarakat dihapkan dengan banyak pilihan, serta berita hoax yang akan membawa informasi bebas tersebar, maraknya politik uang serta pandemi covid-19 serta politik identitas yang menimbulkan sara.
“Hal ini sangat mengancam integrasi bangsa,” tuturnya
