TERAS7.COM – Kelompok Cipayung Plus Kota Banjarbaru (PD KAMMI, PC HMI, PC PMII, DPC GMNI, PC IMM, dan KMHDI) menggelar pertemuan melalui video conference pada Jumat (3/4) yang lalu.
Dalam video conference yang diikuti oleh Ketua Umum PD KAMMI Daerah Banjarbaru Yogik Irawan, Ketua Umum PC HMI Banjarbaru Muhammad Maldini, Ketua Umum PC PMII Kota Banjarbaru Syafiq, S.I.Kom, Ketua DPC GMNI Kota Banjarbaru Husein Nafarin Ketua PC IMM Kota Banjarbaru M. Fadli Ridhani dan Ketua PC KMHDI Kota Banjarbaru Kadek Aditya Prayoga ini, mereka sepakat menantang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru.
Tantangan tersebut berkaitan dengan pengalihan anggaran perjalanan kunjungan kerja (kunker) agar dapat digunakan untuk pencegahan dan penanganan virus Corona (Covid-19) di Kota Idaman.
Menurut Ketua Umum PC PMII Kota Banjarbaru Syafiq, pandemi yang berasal dari Negeri Panda ini merupakan masalah utama bagi bangsa Indonesia saat ini, karena itu harus segera ditangani demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945.
Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga tanggal 6 April 2020 di Indonesia ada 1986 orang dinyatakan positif Covid dengan 134 orang dinyatakan sembuh dan meninggal sebanyak 181 orang.
Sementara di Kalimantan Selatan sendiri ada 1258 ODP 1.258, 11 PDP dan 16 orang positif Covid-19 dengan korban meninggal dunia sebanyak 2 Orang.
Banjarbaru lanjut Syafiq merupakan penyumbang tertinggi jumlah ODP di Kalimantan Selatan, akibatnha aktivitas ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah dan kelas bawah seperti tukang ojek, pedagang keliling/kaki lima, pekerja lepas harian, buruh serabutan dan lain sebagainya mengalami penurunan pendapatan drastis.
“Kami dari Cipayung Plus Kota Banjarbaru (PD KAMMI, PC HMI, PC PMII, DPC GMNI, PC IMM, dan KMHDI) melihat dari keadaan dan permasalahan rakyat Banjarbaru maka kami memberi tantangan kepada wakil rakyat (anggota DPRD Kota Banjarbaru) sebagai pelindung rakyat, untuk merelakan anggaran perjalanan dinas, reses atau bila perlu memotong gajinya untuk pencegahan Covid-19, karena dengan kondisi saat ini para wakil rakyat belum bisa melaksanakan kegiatan tersebut,” ungkapnya.
Anggaran tersebut lanjut Syafiq dapat dialokasikan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang rentan terpapar dan dampak akibat pandemik Covid-19, yaitu masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah dan kelas bawah.
“Tantangan ini ditujukan untuk seluruh wakil rakyat (anggota DPRD Banjarbaru) untuk mengetahui seberapa peduli anggota dewan terhadap keadaan masyarakat Banjarbaru,” tegasnya.
