{"id":44509,"date":"2021-07-14T12:49:23","date_gmt":"2021-07-14T04:49:23","guid":{"rendered":"https:\/\/wordpress-1348129-4951175.cloudwaysapps.com\/?p=44509"},"modified":"2021-07-14T12:49:26","modified_gmt":"2021-07-14T04:49:26","slug":"vaksin-covid-19-berbayar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teras7.com\/vaksin-covid-19-berbayar\/","title":{"rendered":"Vaksin Covid-19 Berbayar?"},"content":{"rendered":"\n

TERAS7.COM<\/a><\/strong> – dikutip dari laman voaindonesia.com, Komisi IX DPR menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara daring pada Selasa (13\/7). Sejumlah anggota DPR mempertanyakan kebijakan pemerintah tentang vaksin berbayar (gotong royong).

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta menteri kesehatan meninjau ulang kembali kebijakan vaksin berbayar. Ia beralasan kebijakan ini bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa vaksin gratis untuk semua warga. Ia juga tidak meyakini program vaksin berbayar ini dapat mendorong percepatan program vaksinasi nasional.<\/p>\n\n\n\n

“Saya juga melihat begitu Kimia Farma menyebut akan ada vaksin berbayar. Kita amati di bursa saham langsung naik pesat. Jangan Sampai di situasi pandemi ada yang terselubung,” tutur Kurniasih Mufidayati, Selasa (13\/7\/2021).

Kurniawati juga khawatir kebijakan vaksin berbayar ini akan memecah konsentrasi penanganan vaksin gratis untuk warga. Sebab,menurutnya,ia masih mendapat laporan kurangnya pasokan vaksin gratis dan tenaga kesehatan di sejumlah daerah.<\/p>\n\n\n\n

Pernyataan senada disampaikan anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina. Ia juga tidak setuju pemerintah mengeluarkan kebijakan vaksin berbayar. Menurutnya, kebijakan ini tidak etis karena seperti membiarkan masyarakat berjuang sendiri dalam mengatasi pandemi corona. Arzeti juga melihat ada konflik kepentingan karena pemerintah memberikan kewenangan ini kepada BUMN.

“Masyarakat pasti akan mendahulukan yang berbayar karena pasti akan diprioritaskan dibanding yang gratis. Jangan sampai ini membuat kegaduhan di masyarakat,” jelas Arzeti.

Dalam rapat, sejumlah anggota Komisi IX DPR juga mempertanyakan potensi penyalahgunaan vaksin Sinopharm yang akan dijual dengan vaksin Sinopharm yang berasal dari hibah Raja Uni Emirat Arab (UAE) dari Presiden Jokowi.<\/p>

\n