\r\n<\/video>\n<\/div>\n\n\n\n\nMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksin Sinopharm yang berasal dari hibah akan diberikan kepada kelompok difabel. Menurutnya, vaksin hibah belum didistribusikan lembaganya karena masih menunggu izin presiden. Ia menegaskan akan melakukan pendataan distribusi vaksin hibah ini agar tidak diselewengkan untuk vaksin berbayar. Namun, ia mengakui kesulitan untuk memantau distribusi vaksin hibah ini hingga rantai distribusi akhir.
“Tapi kalau misalnya pemberian kita kasih ke provinsi turun ke Dinkes Kabupaten Kota dan Puskesmas. Tiba-tiba terjadi di Puskesmas, saya jujur akan sulit mengontrolnya,” jawab Budi Gunadi ke Komisi IX DPR.
Budi Gunadi menambahkan vaksin berbayar dari perusahaan dan individu bertujuan untuk mempercepat program vaksinasi nasional. Namun, ia juga tidak mengetahui besaran persentase dari kedua vaksin berbayar ini terhadap target vaksinasi nasional.<\/p>\n\n\n\n
Budi Gunadi juga tidak sependapat dengan usulan agar pemerintah membeli vaksin berbayar tersebut dari BUMN. Alasannya harga vaksin berbayar lebih mahal jika dibandingkan dengan membeli langsung ke produsen melalui kerjasama negara (G to G).
“Justru ide awalnya yang beli swasta supaya mereka dapat akses bagus dan mereka jual. Kalau yang beli pemerintah kita lebih murah dari harga itu,” tambahnya.
Berdasarkan data pemerintah, jumlah orang yang telah disuntik vaksin corona tahap pertama sebanyak 36.368.191 orang dan tahap dua sebanyak 15.036.468 orang per Selasa (13\/7). Adapun target pemerintah sebanyak 180 juta orang untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity)<\/em>.<\/em><\/p>\n\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
TERAS7.COM – dikutip dari laman voaindonesia.com, Komisi IX DPR menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara daring pada Selasa (13\/7). Sejumlah anggota DPR mempertanyakan kebijakan pemerintah tentang vaksin berbayar (gotong royong). Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta menteri kesehatan meninjau ulang kembali kebijakan vaksin berbayar. Ia beralasan kebijakan ini […]<\/p>\n","protected":false},"author":1258,"featured_media":29761,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[517,115],"tags":[21431,711,1850,21432,21430,3368,12702,21428,11009,21429],"class_list":{"0":"post-44509","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-kesehatan","8":"category-berita-utama","9":"tag-budi-gunadi","10":"tag-dpr-ri","11":"tag-joko-widodo","12":"tag-kimia-farma","13":"tag-menteri-kesehatan","14":"tag-presiden","15":"tag-vaksin","16":"tag-vaksin-berbayar","17":"tag-vaksin-covid-19","18":"tag-vaksin-covid-19-berbayar"},"yoast_head":"\n
Vaksin Covid-19 Berbayar? - Teras7.com<\/title>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n