Angket DPRD Banjar Dinilai Keliru, Pengamat: “Lihat UU Nomor 09 Tahun 2010”

TERAS7.COM – Panitia Hak Angket DPRD Kabupaten Banjar dinilai keliru dalam rencana pemanggilan Kepala Daerah Bupati untuk diminta keterangan.

Hal tersebut diutarakan pengamat Hukum Dosen Fakultas Hukum, Universitas UNISKA Banjarmasin, Muhammad Rosyid Ridho, Minggu (04/08/2024).

Ia menuturkan bahwa didalam pasal 159 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan, Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian di pasal 171 ayat (1) disebutkan Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3), dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah kabupaten/kota yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

“Kalau dilihat dasar hukum kewenangan panitia angket terutama pada pasal 171 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, melakukan pemanggilan hanya terbatas kepada pejabat pemerintah daerah, badan hukum dan warga masyarakat di daerah,” ungkap Rosyid.

Menurutnya, sangat keliru kalau memanggil kepala daerah dalam rapat Panitia Angket. 

“Panitia Angket Harus bisa mengidentifikasi siapa yang dimaksud sebagai pejabat pemerintah daerah, apakah termasuk kepala daerah,” tegasnya.

“Untuk bisa mengidentifikasi siapa yang dimaksud dengan pejabat pemerintah daerah, kita harus melihat lebih dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan. Di sana dibedakan antara pejabat negara dengan pejabat pemerintahan,” sambungnya.

Kendati demikian, Dosen Fakultas Hukum UNISKA ini juga menegaskan bahwa bupati dan wakil bupati adalah pejabat negara, hal ini menurut Rasyid secara tegas dimuat dalam Pasal 58 huruf m Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Oleh karena itu, menurutnya pemanggilan terhadap Kepala Daerah dalam rapat Panitia Angket adalah keliru atau kurang tepat, karena di luar kewenangan Panitia Angket sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

“Permintaan klarifikasi oleh institusi DPRD kepada kepala daerah dapat dilakukan yakni dalam Rapat Paripurna, bukan dalam rapat di luar Paripurna, hal ini diatur di pasal 159 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” paparnya.

Kemudian lanjut Rosyid, dalam hal permintaan pendampingan terhadap panitia angket DPRD Kabupaten Banjar kepada Kodim 1006 Banjar juga kurang tepat, yang mana dalam hal ini tidak ada kaitan hukum nya dengan Kodim 1006 Banjar, Untuk Pendampingan yang ada diatur oleh undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah pihak kepolisian.