TERAS7.COM – Dampak banjir di Kabupaten Banjar terus meluas seiring tingginya curah hujan yang terjadi sejak akhir Desember 2025. Hingga awal Januari 2026, bencana tersebut tercatat telah menggenangi sembilan kecamatan yang meliputi 121 desa dan kelurahan, dengan jumlah warga terdampak mencapai 43.469 kepala keluarga atau sekitar 122.353 jiwa.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir hingga 12 Januari 2026. Perpanjangan status dilakukan guna memastikan penanganan bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat berjalan lebih maksimal.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, menjelaskan bahwa intensitas hujan yang tinggi menyebabkan peningkatan debit air sungai dan memperluas area genangan di sejumlah wilayah.
“Curah hujan yang masih tinggi mengakibatkan genangan semakin meluas. Untuk itu, status tanggap darurat kami perpanjang sampai 12 Januari 2026 agar penanganan dapat dilakukan secara optimal,” ujar Wasis saat konferensi pers di Aula Mini Barakat, Martapura, Selasa (6/1/2026) sore.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan warga terdampak, Pemkab Banjar mengoptimalkan pendistribusian bantuan melalui dapur umum resmi yang dikelola bersama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar. Saat ini, dapur umum telah beroperasi di Kecamatan Sungai Tabuk dan Martapura Barat.
“Selain itu, kami juga merencanakan penambahan dapur umum di Kantor Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar untuk melayani Kecamatan Martapura dan wilayah sekitarnya,” katanya.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui dua skema, yakni distribusi makanan siap saji ke lokasi pengungsian serta penyaluran bantuan logistik berupa paket sembako oleh BPBD. Wasis menegaskan, pendistribusian bantuan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.
“Bantuan disalurkan melalui kolaborasi Bupati Banjar H Saidi Mansyur, jajaran SOPD, relawan, serta elemen masyarakat lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam penanggulangan bencana banjir. Ia menekankan pentingnya peran semua pihak dalam membantu masyarakat terdampak.
“Kami mengharapkan dukungan aktif dari media, instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat agar penanganan banjir di Kabupaten Banjar dapat berjalan lebih efektif,” katanya.
Yudi juga menyampaikan bahwa Pemkab Banjar telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana, di luar anggaran yang tersedia pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pemerintah daerah tidak kekurangan anggaran. Dengan status tanggap darurat ini, akses bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat juga terbuka. Insya Allah seluruh kebutuhan dapat ter-cover,” ujarnya.
Ia memastikan, pemerintah daerah terus melakukan evaluasi pendistribusian logistik agar bantuan dapat tersalurkan secara merata ke seluruh wilayah terdampak.
“Pemkab Banjar berkomitmen memperbarui data secara berkala, mempercepat distribusi bantuan, serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan pelayanan terbaik selama masa tanggap darurat,” pungkasnya.
