TERAS7.COM – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Balangan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Peninjauan Standar Pelayanan di Aula 3 Bapperida Balangan, Senin (11/05/2026).
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta sejumlah lembaga terkait sebagai wadah untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan standar pelayanan publik di lingkungan Bapperida.
Sekretaris Bapperida Kabupaten Balangan, Resty Fauriana, mengatakan forum tersebut bertujuan menyampaikan informasi mengenai standar pelayanan yang berlaku sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi.
“Melalui forum ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, SKPD, maupun lembaga terkait mengenai standar pelayanan yang ada di Bapperida Balangan. Selain itu, kami juga membuka ruang masukan dan saran sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke depan,” ujarnya.
Resty mengakui masih terdapat masyarakat yang belum memahami alur pelayanan maupun prosedur yang tersedia di Bapperida. Menurutnya, hal tersebut menjadi perhatian untuk meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kami menyadari masih perlu meningkatkan komunikasi dan sosialisasi terkait pelayanan yang ada. Dari berbagai masukan yang disampaikan, masih ada masyarakat yang belum memahami layanan maupun prosedur yang tersedia di Bapperida,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Bapperida Balangan berencana meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai standar pelayanan melalui berbagai kanal komunikasi, baik secara digital maupun melalui kegiatan sosialisasi.
“Ke depan kami akan lebih aktif menyampaikan informasi mengenai standar pelayanan, baik melalui layanan digital, media publikasi, maupun kegiatan rapat dan sosialisasi lainnya agar masyarakat lebih mudah memahami layanan yang kami berikan,” jelas Resty.
Melalui Forum Konsultasi Publik tersebut, Bapperida Balangan berharap kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan melalui evaluasi berkelanjutan serta partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan.
