TERAS7.COM – Kabupaten Tanah Bumbu menjadi daerah pertama di Kalimantan Selatan yang menerapkan QRIS Dinamis Bank Kalsel untuk pembayaran pajak daerah.
Implementasi tersebut ditandai dengan peluncuran Roll Out Pembayaran Pajak Daerah melalui QRIS Dinamis Bank Kalsel di Kantor Bupati Tanah Bumbu, Senin (21/09/2026).
Peluncuran ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam memperluas kanal pembayaran pajak daerah melalui sistem digital.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Eryanto Rais mengatakan, penerapan QRIS Dinamis merupakan langkah untuk menyesuaikan pelayanan publik dengan perkembangan teknologi.
“Pembayaran pajak daerah melalui QRIS Dinamis Bank Kalsel merupakan sebuah langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepada masyarakat,” ujar Eryanto saat menyampaikan sambutan Bupati.
Menurutnya, inovasi tersebut juga merupakan bentuk dukungan terhadap upaya percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Penerapan QRIS Dinamis turut didukung Bank Indonesia sebagai bagian dari sinergi dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Eryanto menyampaikan apresiasi kepada Bank Kalsel atas dukungan dan komitmennya dalam membantu Pemkab Tanah Bumbu menghadirkan alternatif pembayaran pajak daerah berbasis digital.
Ia berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada peluncuran QRIS Dinamis, tetapi terus dikembangkan untuk mendukung digitalisasi pelayanan dan transaksi pemerintah daerah.
“Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Bank Kalsel perlu terus diperkuat. Tidak berhenti pada peluncuran atau roll out hari ini saja, tetapi terus dikembangkan menjadi kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” kata Eryanto.
Melalui implementasi QRIS Dinamis tersebut, Pemkab Tanah Bumbu mendorong pengembangan sistem pembayaran daerah yang semakin terintegrasi sekaligus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik.
Peluncuran ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk membuka ruang inovasi berbasis teknologi, khususnya dalam pengelolaan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat.
