Efek Efisiensi Anggaran, Bantuan Pertanian di Balangan Disesuaikan

‎TERAS7.COM – Ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Balangan yang menyempit membuat sejumlah program di sektor pertanian harus disesuaikan. Kondisi ini turut menjadi perhatian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), terutama agar dukungan terhadap petani tetap berjalan.
‎
‎Efisiensi dan rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdampak terhadap anggaran DKP3 Balangan. Namun, program yang berkaitan langsung dengan produksi pangan dan pelayanan kepada masyarakat dipastikan tidak menjadi sasaran utama pemangkasan.
‎
‎Kepala DKP3 Kabupaten Balangan, Rizkianoor Fauzi, mengatakan efisiensi lebih dahulu diarahkan pada belanja operasional yang masih memungkinkan untuk dirasionalisasi.
‎
‎”Kegiatan yang bersifat administrasi, perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, serta belanja pendukung menjadi bagian yang lebih dahulu diefisienkan,” terangnya, Rabu (7/10).
‎
‎Sementara program yang bersentuhan langsung dengan petani dan produksi pangan tetap dijalankan dengan sejumlah penyesuaian. Salah satu yang terdampak adalah volume bantuan fisik yang diberikan kepada kelompok tani.
‎
‎Bantuan berupa alat mesin pertanian (Alsintan), bibit, pupuk hingga dana hibah untuk Kelompok Tani (Poktan) tetap menjadi bagian dari program DKP3. Namun, jumlah dan volumenya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
‎
‎”Setiap usulan disesuaikan kembali dengan kemampuan fiskal. Jadi bukan berarti seluruh bantuan otomatis dibatalkan. Ada yang tetap dilaksanakan, ada yang disesuaikan volumenya, atau dijadwalkan kembali sesuai ketersediaan anggaran,” bebernya.
‎
‎Kondisi fiskal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian. Terlebih, petani membutuhkan dukungan sarana produksi dan pendampingan untuk menjaga produktivitas di lapangan.
‎
‎Untuk menjaga program tetap berjalan, DKP3 Balangan tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari APBD. Pemerintah daerah kini berupaya mencari sumber anggaran alternatif dengan mengajukan dukungan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
‎
‎Sumber pembiayaan yang dibidik antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), anggaran kementerian melalui APBN, serta berbagai program bantuan dari pemerintah provinsi.
‎
‎Efisiensi juga berdampak terhadap biaya operasional Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Meski demikian, DKP3 berupaya mempertahankan fungsi pendampingan petani di tingkat desa melalui penguatan koordinasi dan pemanfaatan teknologi.
‎
‎Di sektor ketahanan pangan, program stabilisasi harga seperti pasar murah dan penjagaan cadangan pangan daerah tetap diprioritaskan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menghadapi potensi inflasi maupun kondisi darurat.
‎
‎Rizki meminta petani tidak panik menghadapi kebijakan rasionalisasi anggaran. Ia memastikan pemerintah tetap menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu perhatian utama.
‎
‎”Pemerintah tetap berkomitmen menjaga ketahanan pangan. Efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan, tetapi bagaimana dengan sumber daya yang terbatas, kita tetap mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” pungkasnya.
‎
‎Dengan ruang fiskal yang lebih terbatas, DKP3 Balangan kini dituntut mempertahankan program yang paling berdampak terhadap petani sembari mencari dukungan pembiayaan dari pemerintah provinsi dan pusat.