TERAS7.COM – Perluasan transaksi digital di Kabupaten Banjar masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah perdesaan. Sebagian masyarakat, khususnya kalangan orang tua, masih terbiasa menggunakan uang tunai dalam aktivitas pembayaran sehari-hari.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, mengatakan karakteristik wilayah Kabupaten Banjar yang tidak seluruhnya berciri perkotaan membuat penggunaan transaksi digital belum sepenuhnya familiar bagi sebagian masyarakat.
“Untuk mengatasi hal ini, kami akan meningkatkan sosialisasi serta mendorong para pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas kode QRIS,” ucap Nashrullah dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Sky Convention Center, Kecamatan Gambut, Kamis (08/10/2026).
Untuk memperluas penggunaan transaksi nontunai, Pemkab Banjar mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola retribusi agar menyediakan pembayaran berbasis QRIS. Salah satu program yang sedang diinisiasi adalah penerapan QRIS untuk pembayaran retribusi parkir.
Di sisi lain, penggunaan transaksi nontunai di sejumlah sektor pelayanan publik mulai menunjukkan perkembangan positif. Nashrullah menyebut rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai sektor yang masyarakatnya mulai memanfaatkan QRIS untuk pembayaran.
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi mengatakan digitalisasi transaksi pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan metode pembayaran, tetapi juga merupakan bagian dari ekosistem tata kelola keuangan daerah.
“Oleh karena itu, Pemkab Banjar memandang bahwa digitalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Habib Idrus juga menekankan pentingnya menyediakan kanal pembayaran yang mudah diakses masyarakat agar kewajiban pajak dan retribusi dapat dipenuhi dengan lebih praktis.
“Kita tidak ingin digitalisasi hanya menjadi sebuah program atau kegiatan tahunan. Kita ingin membangun ekosistem digitalisasi transaksi daerah yang berkelanjutan, terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pemerintah daerah,” harapnya.
Pemkab Banjar berupaya memperluas sosialisasi dan pemanfaatan kanal pembayaran digital agar transaksi nontunai dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk di wilayah perdesaan.
