TERAS7.COM – Mempersiapkan ketersediaan pangan dampak pandemi Covid-19, Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), Selasa (26/05/2020) sore.
Bertempat di Kediaman Bupati Batola rakor melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) H Abdul Manaf, Kepala Bappelitbang H Zulkifli Yadi Noor, Kadiskoperindag Purkan, Kadisbunnak Suwartono Susanto, Kadistan TPH Murniati, dan Kepala DKPP Rahmanuddin, serta sejumlah kabid SKPD terkait.
Rakor yang dihadiri langsung Bupati Hj Noormiliyani AS ini membicarakan sejumlah kesiapan terutama terkait stok pangan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.
Bupati memberi arahan agar ketersediaan pangan yang telah dilaporkan Satgas Ketahanan Pangan dapat dipastikan jumlah dan keberadaannya. Sehingga saat diperlukan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dapat direalisasikan sesuai kebutuhan.
Selain itu, data valid terhadap jenis stok diminta disampaikan agar diketahui apakah surplus atau defisit sehingga bisa diambil langkah cepat untuk penambahan stok baik dengan membeli dari kabupaten/kota di Kalsel maupun luar Kalsel.
Terkait penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi, mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu berpandangan, perlu dilakukan operasi pasar, terutama terhadap 11 bahan pangan yang harus tersedia secara lokal Batola.
“Agar operasi berjalan lancar maka ketersediaan dan kepastian stok pangan harus benar-benar terdetiksi baik jumlah dan posisi penyimpanannya,” pinta Noormiliyani.
Disebutkan, stok pangan Batola saat ini sebagian berada di lumbung-lumbung milik gapoktan, masyarakat, penggilingan padi, dan resi gudang yang ada di Kecamatan Mandastana dan Anjir Muara.
Ketersediaan pangan terutama beras di Batola diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan sampai pertengahan Juni 2020. Sedangkan jenis pangan lainnya seperti jagung, bawang merah, cabe, gula pasir, dan minyak goreng diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan beberapa hari ke depan. Namun untuk mencukupi ketersediaan bisa dilakukan sesuai permintaan.
Sementara terhadap ketersediaan produk-produk peternakan seperti daging, telur, dan ayam pedaging dan lainnya dapat dipenuhi peternak lokal secara mandiri dengan bermitra dan mendatangkannya dari Kabupaten Tanah Laut atau Kabupaten Banjar.
“Mengingat Juli 2020 memasuki musim panen padi di lahan sekitar 5.000 hektar milik petani, maka DKPP hendaknya dapat membeli hasil produksi untuk ketersediaan stok pangan,” katanya.
Di samping itu, tambahnya, peran Sistem Resi Gudang (SRG) diharapkan dapat dimaksimalkan melalui cara yang tidak membebani para petani dalam menyimpan gabah.
Menyangkut SRG, Kepala Bappelitbang Batola Zulkifli Yadi Noor menjelaskan, terdapat beberapa kendala diantaranya terkait karakteristik petani lebih memilih menyimpang padinya di lumbung milik sendiri karena menganggap lebih mudah.
Selain itu, lanjutnya, volume produksi relatif kecil sehingga dapat ditampung di lumbung milik pribadi serta jarak domisili yang relatif jauh dari SRG sehingga memerlukan waktu, tenaga, dan biaya untuk menyimpan gabah di Resi Gudang.
Di kesempatan rakor ini, bupati perempuan pertama di Kalsel itu, juga menyinggung permasalahan lain, di antaranya pinjaman pupuk bersubsidi tanpa bunga, persiapan karantina kecamatan terpilih untuk ditetapkan sebagai karantina kabupaten, penguatan posko-posko perbatasan dan sungai, dan pelaksanaan rapid test massal.
Selain itu diutarakan pula upaya untuk membangun kesadaran bersama menghadapi pandemi Covie-19 menuju new normal life, upaya memberdayakan seluruh komponen termasuk alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita dalam menciptakan suasana ibadah yang lebih sehat tanpa meninggalkan kaidah dan syariat agama, serta menciptakan suasana belajar mengajar yang berbeda dengan pembatasan-pembatasan dan seleksi area jajan anak sekolah yang lebih memenuhi standar kesehatan.
Menyangkut pinjaman pupuk bersubsidi tanpa bunga, Noormiliyani mengharapkan, Distan TPH dapat melakukan pendataan terhadap petani yang memiliki hutang (tunggakan terhadap pinjaman pupuk bersubsidi).
“Jika memang terpaksa harus diberikan keringanan atau dibebaskan sekali pun sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kalau itu memungkinkan kenapa tidak,” katanya sembari meminta untuk mengonsultasikan terlebih dahulu ke BPK.
