TERAS7.COM – Pj Sekretaris Daerah (Sekda) H Abdul Manaf bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Kabupaten Barito Kuala (Batola), Samson, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM).
Rakornas yang dilaksanakan secara virtual ini membahas terkait otoritas jasa keuangan (OJK) bersama pemerintah dalam meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat, salah satunya meningkatkan peran TPAKD dan BWK.
Manaf dan Samson mengikuti Rakornas secara Virtual di ruang Monitoring Centre Setara Network Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batola.
“Upaya perluasan akses keuangan masyarakat tetap menjadi prioritas OJK bersama Bank Indonesia dan pemerintah baik pusat maupun daerah,” ujar Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Wimboh Santoso di Rakornas TPAKD melalui vicon.
Menurut Wimboh, keuangan sangat erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk untuk mendukung tersedianya sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional.
Ia pun menuturkan karena OJK sudah membentuk tim percepatan akses keuangan daerah, yang ke depannya bisa memberikan hasil kongkrit dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
“TPAKD ini kalau dikelola dengan manajemen yang baik akan bisa mendorong literasi dan inklusi keuangan meloncat naik,” ujar Wimboh.
Wimboh mengharapkan, pihak yang mendukung tugas TPAKD termasuk kepala daerah dan kepala dinas di daerah mampu membangun kelompok UKM, kemudian dicarikan akses pembiayaannya ke perbankan atau lembaga keuangan formal lainnya.
“Meningkatnya akses keuangan masyarakat akan mendorong jumlah tabungan dan investasi, kemudian direfleksikan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan dari sektor jasa keuangan agar mendorong gerak laju perekonomian,” tuturnya.
Lebih lanjut, tambahnya, dengan terbentuknya TPAKD dapat mendukung berbagai program prioritas pemerintah terutama dalam mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah, seperti industri atau UKM yang berorientasi ekspor, substitusi impor dan juga industri pariwisata.
