TERAS7.COM – Setelah sempat terhenti di 2020 akibat pandemi Covid-19, tahun 2021 ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) kembali mengevaluasi kabupaten/kota Kota Layak Anak (KLA).
Terkait itu, Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (Gustu KLA) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), Kamis (1 /4 /2021).
Rakor yang berlangsung di Command Center Diskominfo Batola dengan dipimpin Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Hj Harliani bersama SKPD terkait ini dibuka Bupati Batola Hj Noormiliyani AS secara virtual sehubungan dengan pandemi Covid-19 saat ini.
Bupa
Ia membuka dan memonitor jalannya acara secara zoom meeting dari ruang kerjanya.
Noormiliyani menyatakan, yang terpenting dari proses pengembangan kota layak anak yaitu koordinasi dari para stakeholder dalam pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Karenanya diharapkan penguatan koordinasi dapat terus ditingkatkan secara rutin. Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu juga berharap seluruh komponen turut serta menyukseskan Batola sebagai Kabupaten Layak Anak. Mengingat lanjutnya, anak tak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara.
“Karenanya anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik bisik, mental, maupun sosial serta perlu dilakukan upaya perlindungan dalam rangka kesejahteraan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak mereka tanpa diskriminasi,” ucapnya.
Terpisah Kepala DPPKBP3A Batola, Hj Harliani dalam paparan capain score KLA Batola menyatakan, tahun 2019 lalu Batola belum memperoleh penghargaan mengingat score yang diraih masih di bawah kategori penghargaan Pratama antara 500 – 600 poin.
Pada penilaian tahun 2021 ini, Harliani yang juga Wakil Ketua Gustu KLA Batola ini optimis mampu meraih penghargaan berkategori Pratama. Kendati sejumlah indikator penilaian yang dilaksanakan secara mandiri sejumlah SKPD terkait masih banyak yang belum memenuhi batas maksimal.
Sejumlah indikator yang dinilai belum memenuhi tersebut terutama yang masuk pada kluster I (hak sipil dan kebebasan), kluster II (lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif), kluster III (kesehatan dasar dan kesejahteraan), kluster IV (pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya), kluster V (perlindungan khusus), serta kelana dan dekela.
Agar score capaian KLA Batola pada saat dilakukan evaluasi tim 5 April 2021 nanti dapat terpanuhi, ia mengharapkan semua SKPD terkait supaya segera melengkapi setiap indikator yang dibutuhkan dalam penilaian.
Bupati Noormiliyani dalam arahannya berpandangan untuk bisa meraih penghargaan pratama hendaknya target nilai yang dipatok harus di atas dari nilai pratama.
Ini dimaksudkan untuk mengantisipasi jika terjadi kekurangan pada saat penilaian dari tim. SKPD terkait diharapkan memahami variabel penilaian serta diminta untuk sesegeranya mengimput data-data yang dibutuhkan mengingat batas waktu penilaian yang tinggal hanya 2 hari. Dan yang tak kalah penting seluruh SKPD diharapkan dapat saling sokong secara intens dan harmonis.
Terkait Kecamatan, desa, dan kelurahan layak anak, isteri anggota DPRD Provinsi Kalsel H Hasanuddin Murad itu minta, supaya bisa dilakukan peninjauan lapangan agar kenyataan benar-benar sesuai fakta sekaligus agar bisa menetapkan kecamatan, desa/kelurahan yang dipilih menjadi target layak anak yang paling memenuhi.
