TERAS7.COM – Rencana diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia mulai 24 Desember 2021 – 2 Januari 2022 ditanggapi santai pihak Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola).
Hal ini wajar, mengingat kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah ini sama sekali sudah tidak ada penularan alias kosong.
Berdasarkan peta sebaran Tim GTPP Covid-19 Batola, Selasa (23/11/2021), tidak terdapat satu kasus covid-19 pun yang di Batola. Semua data menunjukan angka nol mulai dari kasus isolasi mandiri, dirawat, suspek, kontak erat, hingga probable.
Pun begitu, Pemkab Batola melalui Bupati Hj Noormiliyani AS tetap menekankan masyarakat untuk tidak abai terhadap ketentuan protokol kesehatan (prokes) serta mewaspadai terjadinya penularan gelombang ketiga.
Menanggapi rencana penerapan PPKM Level 3 se-Indonesia yang mulai diterapkan sejak 24 Desember 2021 – 2 Januari 2022, mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel, ini menyatakan biasa saja.
“Bagi daerah kita yang aktivitas masyarakatnya relatif tidak ada keramain saya kira mengikuti saja. Yang heboh-heboh itu kan di kota-kota besar seperti Jawa dan lainnya, khususnya ketika menghadapi natal dan tahun baru (nataru),” katanya.
Menyinggung capaian vaksinasi, bupati perempuan pertama di Kalsel ini menyatakan saat ini sudah mencapai 39,5 persen. Bahkan terdapat 6 kecamatan yang cakupan vaksinasinya di atas 50 persen seperti Marabahan yang dosis 1 mencapai 67,6 persen dosis 2 mencapai 52,7 persen, Tabukan dosis 1 mencapai 54,3 persen dosis 2 mencapai 27,4 persen, Jejangkit dosis 1 mencapai 54,1 persen dan dosis 2 mencapai 28,4 persen, Kuripan dosis 1 mencapai 53,6 persen dan dosis 2 mencapai 39,6 persen, serta Kecamatan Bakumpai dosis 1 mencapai 51,0 persen dan dosis 2 mencapai 23,3 persen. Sedangkan 11 kecamatan lainnya berkisar antara 25 persen, 30 persen, hingga 40 persen.
Bupati Noormiliyani yang didampingi Sekdakab Batola H Zulkifli Yadi Noor dan Kabag Prokopimda Setda Batola Hery Sasmita mengutarakan, kendala yang dialami Batola dalam pencapaian cakupan vaksinasi pada tahap-tahap awal disebabkan kurangnya ketersediaan vaksin. Di samping kurang responnya masyarakat terhadap program vaksin.
Untuk itu, dalam upaya mendongkrak pencapaian vaksinasi, sebut Noormiliyani, maka dikeluarkan surat edaran bupati yang mengharuskan pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk edaran kewajiban bagi penerima manfaat harus menyertakan data vaksinasi paling tidak dosis 1.
Hasilnya, sebut anak Gubernur Kalsel ketiga almarhum Aberani Sulaiman, ini sudah menunjukan peningkatan signifikan.
Kini setelah melihat tingginya animo masyarakat untuk divaksin, Noormiliyani optimis, target presiden 70 persen di akhir Desember 2021 bisa tercapai.
