TERAS7.COM – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin turut dalam pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi, Kabupaten/Kota Se Kalsel tahun 2022 di Banjarmasin, Senin (5/9).
Rakor TPPS itu juga dihadiri Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, dr Hasto Wardoyo Sp OG (K).
Dalam sambutannya, H Muhidin yang merangkap Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalsel ini, menyampaikan bahwa Pemprov bersama kabupaten/kota terus berupaya melakukan penanganan stunting dari hulu ke hilir.
Muhidin pun menyebut, angka stunting di Kalsel sudah dibawah rata-rata nasional.
Memang berdasarkan data SSGBI tahun 2019 ujarnya, angka stunting nasional sebesar 27,67%. Sedangkan proporsi balita stunting di Kalsel sebanyak 31,75%.
Kemudian, data SSGI tahun 2021 sebesar 24,4% dan balita stunting di Kalsel masih melebihi angka nasional, yaitu sebesar 30%.
Padahal lanjut Wagub, melalui metode Asuhan Gizi dan E-PPGBM (Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) Tahun 2022 yang dilakukan secara langsung turun ke lapangan, angka stunting di kalsel sudah mencapai 10.5%, dengan survei data dari januari hingga sekarang sudah mencapai 80%.
“Karena itu, kami selaku Ketua TPPS Provinsi Kalsel mengajak seluruh bagian TPPS provinsi maupun kabupaten kota untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi, agar kita mampu menurunkan angka stunting secara signifikan. bukan hanya soal angka pencapaian, tetapi ini tentang upaya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat banua tercinta,” ajak Muhidin.
Terakhir, Muhiddin berharap, Kalsel mampu sebagai daerah rujukan penanganan stunting, karena keberhasilannya dalam penurunan angka stunting dengan cepat.
Sementara itu, Kepala BKKBN Pusat, dr Hasto Wardoyo Sp OG (K) dalam arahannya mengatakan, survei mendatang, harus lebih teliti dan dikawal betul-betul agar mendapatkan angka yang akurat.
“Kita berharap jangan sampai ada salah pengukuran, sehingga ukuran yang dicek Pak Wagub bisa cocok,” ujarnya.
Terkait saran Wagub untuk melibatkan perusahaan swasta di daerah dalam hal membantu upaya percepatan penurunan stunting melalui dana CSR, Harto pun sangat setuju.
Menurutnya memang perlunya partisipasi perusahaan swasta melalui dana CSR, sehingga bisa mencapai hasil lebih maksimal.
Sementara itu, Kepala BKKBN Kalsel, Ramlan menyebut, kegiatan antara lain bertujuan membangun koordinasi semua pihak terkait sekaligus menyusun langkah strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kalsel.
Narasumber dalam rakor adalah Kepala BKKBN pusat, Ketua TPPS Kalsel, dan lainya, dengan peserta 102 orang.
Hadir dalam rakor yang berlangsung 5-6 September 2022 ini, para kepala dinas kesehatan, kepala Bappeda, TP PKK, kepala dinas kependudukan dan catatan sipil, dan anggota satgas percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota.
