TERAS7.COM – Muhammad Rifqinizamy Karsayuda ungkap alasan negara mencabut subsidi BBM, DPR RI berupaya Subsidi kembali sebelum Desember 2022.
Hal itu diungkapkannya usai menjadi pembicara pada sosialisasi pengawasan penyelengaraan pemilu 2024 di Kabupaten Banjar DPR RI bersama Bawaslu RI, Selasa (13/09/2022).
Anggota DPR RI Komisi 2 besutan PDI-P ini juga mengungkapkan, alasan subsidi BBM dicabut selain nilai rupiah yang anjlok terhadap nilai dolar, negara juga mengalami dampak dari wabah virus Covid-19 lalu, sehingga berdampak pula pada anggaran subsidi.
“Yang seharusnya anggaran subsidi mampu sampai bulan Desember, namun kenyataanya tidak, sehingga kita dengan sangat terpaksa untuk memutuskan hal ini,” jelasnya.
Walaupun demikian, lanjut pria yang akrab disapa Bang Rifqi ini, ia dan anggota DPR RI terus berupaya untuk melakukan pengawasan sebagai tupoksi budgeting terhadap anggaran, agar subsidi kembali disalurkan sebelum Desember 2022.
“hingga hari ini DPR terus melakukan rapat, melakukan fungsi pengawasan sebagai tupoksi kami di budgeting agar subsidi ini kembali disalurkan sebelum Desember nanti,” terangnya.
Atas nama negara dan pemerintah ia pun meminta maaf atas keputusan kenaikan harga BBM, sebab merupakan hal yang dilematis dengan kondisi APBN
“Pada kesempatan ini juga saya mewakili pemerintah, meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kebutusan berat ini,” pungkasnya.
Dikutip dari laman kemenkeu.go.id Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa berupaya sekuat tenaga untuk melindungi masyarakat dari gejolak harga minyak dunia. Namun mengingat anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 telah meningkat dari APBN awal sebesar Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, maka Pemerintah mengambil keputusan untuk mengalihkan sebagian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.
“Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu,” ungkap Presiden saat memberikan keterangan pers bersama para menteri terkait di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu (03/09).
Oleh karenanya beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian harga. Pertalite dari harga Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter. Kemudian Solar subsidi dari Rp5.150/liter menjadi Rp6.800/liter. Sedangkan Pertamax dari Rp12.500/liter menjadi Rp14.500/liter yang berlaku satu jam setelah diumumkan.
“Saat ini Pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir Pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran,” jelas Presiden.
Presiden menyebut, Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan selama empat bulan terhitung mulai Bulan September. Selain itu Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.
Di saat yang sama Presiden juga mengatakan jika memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum yaitu sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan.
“Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,” pungkas Presiden.
