TERAS7.COM – Isu dugaan pungutan liar (pungli) di Hari Kesehatan Nasional sedang menjadi sorotan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Lhokseumawe pun mendesak Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Lhokseumawe untuk segera mengusut isu tersebut.
“Apapun alasannya yang namanya pungli itu tidak boleh, seharusnya tidak boleh lagi ada pungutan apapun. Karena Pj Wali Kota Lhokseumawe sudah berkomitmen tidak ada pungli dibawah kepimpinannya,” ucap Zarnuji Ketua PMII Kota Lhokseumawe saat berbincang dengan teras.7.com via pesan singkat WhatsApp, Senin (28/11/2022).
Putra Asli Kota Lhokseumawe itu menyarankan kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe jangan berlindung dengan alasan adanya kesepakatan atau musyawarah sehingga menghalalkan pungutan uang di instansi Pemerintahan.
“Kami meminta kasus ini diusut secara tranparans, jika terbuti menyalahi aturan kami mendesak Pj Wali kota Lhokseumawe untuk mencopot Kepala Dinas kesehatan Kota Lhokseumawe,” pintanya.
“PMII Lhokseumawe akan terus mengawal isu dugaan pungli ini, sampai ada tindakan tegas dari Pj wali kota Lhokseumawe,” lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, isu dugaan pungutan liar di Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022 yang dilaksanakan di Lapangan Kantor Wali Kota Lhokseumawe, pada 14 November kemarin, menuai polemik dikalangan masyarakat.
Hal itu dikarnakan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe melakukan penarikan iuran dengan angka besaran minimal Rp. 2.000.000 hingga 4 juta rupiah dari sejumlah fasilitas layanan kesehatan di kota Lhokseumawe.
