TERAS7.COM – Upaya untuk mewujudkan Perencaanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator bagi SKPD, pada Senin (27/11/2023).
Bertempat di Hotel Jelita Tanjung, Bimtek tersebut dilaksanakan selama lima hari, dari 27 November hingga 1 Desember 2023, dengan jumlah peserta 30 orang, dari Kasubag Perencanaan SKPD 29 orang dan Inspektorat 1 orang.
Dalam Bimtek tersebut pula dinarasumberi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel.
Disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabalong, H Rusmadi, untuk mewujudkan PPRG di daerah perlu dilakukan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong.
Selain itu, menurutnya bimtek ini dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencenaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi di berbagai bidang pembangunan.
“Dalam rangka percepatan PUG untuk mewujudkan rencana pembangunan daerah yang responsif gender. Salah satu syaratnya adalah dengan menyusun PPRG bagi SKPD,” ujarnya.
Dalam Bimtek in, ia mengaharapkan SKPD terkait dapat membuat acuan dasar dari setiap kegiatan maupun program yang dilakukan. Karena menurutnya pula erat kaitannya dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja (RENJA).
Sementara, Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani, dalam sambutan tertulisnya mengatakan bahwa lebih dari 20 tahun sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan Nasional.
“PUG menjadi salah satu strategi yang digunakan pemerintah kita dalam mengatasi berbagai yang kompleksitas masalah kesenjangan gender yang ada,” katanya.
Anang menerangkan PUG ini pula menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat serta semua elemen di tingkat pusat dan daerah.
“Kita perlu menyadari kebutuhan dan pengalaman hidup perempuan dan laki-laki jelas berbeda. Oleh karenanya, penting untuk melakukan analisa gender agar bisa mengenali kebutuhan perempuan dan laki-laki yang belum terpenuhi dan dapat mengeluarkan program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” terangnya.
Melalui kegiatan yang berbentuk pelatihan seperti ini, Anang berharap para peserta mampu mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya.
Sehingga setelah mengikuti training ini, menurutnya para peserta dapat terus update dengan hal-hal terkait PUG sehingga bisa menerapkan praktik terbaik di satuan kerja masing-masing.
