TERAS7.COM – Terjadinya persoalan dualisme kepengurusan mualaf di kecamatan Tebing Tinggi hingga sampai saat ini menjadi permasalahan saling klaim.
Kepengurusan Mualaf Beriman dengan Mualaf Centre terjadi perselisihan, dikarenakan menganggap ada dualisme organisasi yang sama di Kecamatan Tebing Tinggi.
Kepengurusan Mualaf Beriman menyebut, bantuan pemerintah tentang dana hibah diberikan kepada kepengurusan Mualaf Centre.
Sedangkan Kepengurusan Mualaf Beriman mengklaim memiliki sebanyak 109 mualaf dan telah berdiri organisasinya sejak 2019 dan memiliki SK dari kecamatan.
Mengetahui hal tersebut, DPRD Balangan tidak hanya tinggal diam dengan permasalahan yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi tersebut.
DPRD Balangan terus berupaya mencari titik temu permasalahan dua Kepengurusan Mualaf Beriman dengan Mualaf Centre dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), di Paringin Selatan. Selasa (23/01/2024)
Turut hadir dalam RDPU tersebut, Pengurus Mualaf Beriman, Kemenangan Balangan, Asisten I Setda Balangan, namun MUI Balangan dan kepengurusan Mualaf Centre tidak hadir.
“Kedua belah pihak telah dilakukan mediasi pada bulan Agustus 2023, dan pemerintah daerah untuk menyarankan pelaburan antara dua kepengurusan tersebut,” jelas Asisten I Setda Balangan, Ghazali Al Fatah.
Kepala Kemenag Balangan Saribuddin, berharap permasalahan ini dapat terselesaikan, karena organisasi ini memiliki kesamaan tujuan.
Ketua Komisi III DPRD Balangan Hafiz Ansyari, meminta pemerintah daerah serius menangani perselisihan antara dua belah pihak ini.
“Kami minta Asisten I melakukan rapat terbatas bersama pihak terkait untuk mencari solusi inti permasalahan ini,” pintanya.
Selain itu, Ketua Komisi II DPRD Balangan, Nur Fariani, menyarankan Pemda, Kemenag, MUI, Baznas dan Kesra agar mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.
