TERAS7.COM – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak para pekerja yang selalu dinanti menjelang hari besar keagamaan. Tak terkecuali bagi para tenaga honorer atau non-ASN yang bekerja di setiap instansi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, memastikan bahwa tenaga honorer Pemprov Kaltim akan menerima THR jelang Hari Raya Idul Fitri 2024. Ia telah menandatangani surat edaran tentang pemberian insentif hari raya (IHR) bagi para pegawai non-ASN di lingkup Pemprov Kaltim.
Surat edaran yang dimaksud adalah SE Nomor: 900.1.3/7667/III-BPKAD/2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Hari Raya Bagi Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024.
“Sudah saya tanda tangani surat edarannya agar bisa cepat kita bayarkan. Kalau bisa seminggu sebelum hari raya, sudah dibayarkan!” tegas Akmal Malik.
Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa Insentif Hari Raya (IHR) diberikan kepada seluruh pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov Kaltim yang memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja. Besaran IHR setara dengan nilai kontrak atau gaji yang diterima dalam satu bulan dan pendanaannya bersumber dari APBD.
Selain tenaga honorer, Akmal juga mengingatkan kepada para perusahaan agar dapat membayarkan THR keagamaan bagi para pekerja/buruh paling lambat, H-7 sebelum hari raya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan dan Surat Edaran Menaker RI yang ditujukan kepada gubernur seluruh Indonesia, Nomor: M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Rozani Erawadi, menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi pemberian THR keagamaan. Disnakertrans akan membuka posko pengaduan THR yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.
“Kita masih menunggu surat edaran gubernur kepada bupati walikota dan segera membuka posko pengaduan THR. Kita konsolidasi dengan kabupaten kota untuk memastikan perusahaan sudah melakukan pembayaran THR kepada karyawannya paling lambat tujuh hari sebelum lebaran, secara penuh dan tidak dicicil,” ujar Rozani. (*)
