TERAS7.COM – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, HM Syaripuddin menegaskan, pihaknya menginginkan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola distribusi BBM subsidi agar tidak lagi terjadi antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat kerja Pansus bersama Hiswana Migas DPC Banjarmasin dan PT AKR Corporindo Tbk Cabang Banjarmasin, Kamis (11/6/2026).
Menurut Bang Dhin, sapaan akrab H.M. Syaripuddin, berbagai informasi yang diperoleh dari stakeholder menjadi bahan penting untuk menyusun rekomendasi pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.
Ia mengatakan, sejak dibentuk pada 26 Mei 2026 lalu, Pansus telah menghimpun sejumlah temuan dan masukan terkait kondisi distribusi BBM subsidi di lapangan.
Salah satunya adalah masih ditemukannya antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang dinilai menjadi persoalan serius dan perlu mendapat perhatian bersama.
“Yang pertama kami mengharapkan perbaikan tata distribusi BBM bersubsidi. Yang kedua kami tidak ingin lagi ada antrean-antrean panjang di SPBU. Yang ketiga SPBU harus menyalurkan BBM bersubsidi yang memang menjadi hak masyarakat,” tegas Bang Dhin.
Selain persoalan antrean, Pansus juga menemukan adanya SPBU yang sebelumnya telah mendapatkan peringatan dari Pertamina terkait permasalahan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Menurutnya, seluruh temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi guna memperkuat pengawasan dan memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
Bang Dhin menegaskan bahwa tujuan utama Pansus bukan semata mencari kesalahan, melainkan mendorong terciptanya sistem distribusi yang lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Ia berharap masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi dapat memperoleh akses yang lebih mudah tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun kendala distribusi lainnya.
Untuk memperkuat hasil pengawasan, Pansus juga berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan setelah seluruh agenda rapat dan pengumpulan informasi dari berbagai stakeholder selesai dilaksanakan.
“Semua masukan yang kami terima akan dikompilasi menjadi rekomendasi. Harapannya distribusi BBM subsidi di Kalimantan Selatan semakin baik dan masyarakat bisa mendapatkan haknya dengan mudah,” pungkasnya.
