TERAS7.COM – Pemerintah Kota Banjarbaru diminta lebih sigap membaca potensi persoalan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Pesan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pengendalian tata ruang hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, Senin (07/09/2026).
Menurut Sirajoni, persoalan tata ruang menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Ia menilai, jika tata ruang disepakati dan dijalankan dengan baik, perkembangan yang tidak sesuai peruntukan dapat dicegah sejak awal.
Hal tersebut juga berkaitan dengan persoalan peternakan babi yang selama ini menjadi pembahasan Pemko Banjarbaru. Penanganannya, kata Sirajoni, perlu dilihat dari aspek ruang agar persoalan serupa tidak berkembang menjadi masalah baru.
Ia meminta Dinas PUPR mengoptimalkan pengecekan dan evaluasi terhadap perkembangan pembangunan, terutama untuk memastikan kesesuaiannya dengan tata ruang. Dengan keterbatasan personel, camat dan lurah diminta ikut menjadi mata dan telinga pemerintah di wilayah masing-masing serta segera melaporkan jika ada perkembangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian.
“Kalau sudah terbangun dan sudah beroperasi, akan lebih sulit untuk kita tutup,” ujarnya.
Sirajoni juga meminta Satpol PP mengoptimalkan personelnya untuk melakukan pengecekan, evaluasi, dan penindakan di lapangan. Menurutnya, Banjarbaru perlu melihat perkembangan kota sebagai ibu kota provinsi dan mengantisipasi persoalan sejak dini.
Selain tata ruang, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana turut menjadi perhatian. Untuk karhutla, Sirajoni meminta wilayah yang berpotensi terdampak segera dipetakan. Data tersebut menjadi dasar untuk menyiapkan kebutuhan di lapangan, termasuk akses dan sumber air untuk pemadaman.
“Intinya untuk kebakaran ini adalah air,” katanya.
Ia juga mengingatkan potensi banjir seiring perubahan musim. Menurutnya, kondisi tersebut tetap perlu diantisipasi dengan berbagai upaya, bukan hanya menunggu ketika bencana terjadi.
“Walaupun ini bencana yang disebabkan karena alam, kita jangan hanya diam berpasrah diri, tapi kita harus berusaha,” ujarnya.
Rapat tersebut diikuti jajaran pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, serta pejabat terkait di lingkungan Pemko Banjarbaru. Penguatan koordinasi penanganan karhutla antara BPBD, Damkar dan Satpol PP juga menjadi bagian dari tindak lanjut rakor.
