TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten Balangan menilai evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) 2026 menjadi pekerjaan rumah besar, terutama dalam hal akurasi dan kelengkapan data lintas sektor. Meski tren capaian tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan, kendala administratif dinilai masih menjadi tantangan serius.
Plt. Kepala Bidang DP3A P2KB PMD Kabupaten Balangan, Noreli Rahmah, mengakui hambatan utama dalam proses evaluasi bukan pada kebijakan, melainkan pada mekanisme pengumpulan data dukung dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat persiapan Evaluasi KLA 2026 di Aula I Bapperida Balangan, Paringin Selatan, Kamis (19/2/2026).
“Tantangan yang kami hadapi biasanya pada pengumpulan data dukung, karena kesibukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga terkadang terjadi keterlambatan atau dokumen yang belum sesuai dengan indikator penilaian,” tegas Noreli.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu disikapi dengan koordinasi yang lebih aktif dan terstruktur antaranggota gugus tugas KLA. Ia menekankan, capaian yang telah diraih sebelumnya harus dijaga agar tidak stagnan, apalagi mengalami penurunan.
Sementara itu, Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Balangan, Mochammad Sulistyono, menyebut rapat ini sebagai langkah awal penyelarasan data dan program antar-OPD.
Ia mengingatkan bahwa Balangan berhasil meningkatkan predikat dari Madya menjadi Nindya pada evaluasi tahun lalu.
“Capaian Kabupaten Balangan dalam evaluasi sebelumnya menunjukkan tren positif. Pada tahun lalu Balangan berhasil meraih predikat Nindya setelah sebelumnya berada pada predikat Madya,” ujarnya.
Sulistyono menambahkan, peningkatan predikat tersebut menjadi bukti komitmen daerah dalam pemenuhan hak anak. Ke depan, penguatan kebijakan dalam dokumen perencanaan daerah serta pelibatan aktif Forum Anak Daerah dinilai penting untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut.
Melalui evaluasi KLA 2026, Pemkab Balangan menargetkan penyelarasan data, penguatan koordinasi lintas sektor, serta konsistensi kebijakan agar upaya mewujudkan daerah yang ramah dan layak anak dapat berjalan berkelanjutan.
