TERAS7.COM – Jelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalsel yang akan digelar pada 9 Juni 2021 yang lalu, suasananya sempat memanas.
Hal ini terjadi karena adanya oknum tertentu yang menebarkan selebaran yang berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diduga milik salah satu calon Gubernur Kalsel.
Selebaran tersebut disebarkan di beberapa titik dan menimbulkan keresahan bagi sebagian kalangan, terlebih belum diketahui apakah SKCK tersebut benar atau palsu.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar, Fajeri Tamjidillah mengatakan, pihaknya masih mempelajari mengenai kebenaran SKCK tersebut.
“Kita masih pelajari bentuk daripada SKCK yang disebarkan itu berupa apa dan asalnya dari mana. Tapi sampai hari ini tidak ada yang melaporkan kepada kami secara langsung,” ujarnya.
Laporan mengenai selebaran tersebut lanjut Fajeri lebih banyak dilaporkan sebelum Ramadan, tapi selama 2 pekan berjalan hingga saat ini sudah tak ada laporan hal tersebut.
Namun pihaknya masih menelurusi mengenai hal yang untungnya tak menimbulkan gejolak, terlebih saat ini masih dalam masa bulan Ramadan ini.
“Tapi kami prediksi, setelah Ramadan ini hingga 9 Juni 2021 nanti kemungkinan akan bergejolak dan saat paling panas. Yang jelas, kami meminta agar masyarakat tetap menjaga kebersamaan, keeamanan dan kedamaian,” ujarnya.
Fajeri meminta agar masyarakat tak mudah terpancing oleh isu-isu politik negatif, kampanye hitam, hingga pihak yang melontarkan ujaran kebencian dan memainkan isu SARA (Suku, Ras dan Agama).
“Dalam beberapa rapat koordinasi bersama dengan mengundang para stakeholder terkait dan tim pasangan calon, kami sudah meminta agar jangan ada politik praktis yang memanfaatkan ujaran kebencian sampai kampanye hitam,” tegasnya.
Karena menurutnya, menjaga kebersamaan dan menjaga kesejukan serta menjaga kedamaian ini yang lebih diperlukan, terlebih ini merupakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI.
“Soal pemilihan, itu kita kembalikan pada masyarakat di 5 kecamatan di Kabupaten Banjar. Silakan rakyat memilih siapa calonnya atau yang terbaik,” pungkas Fajeri.
Dalam PSU sendiri, KPU Provinsi Kalsel telah menetapkan pelaksanaan PSU pada Rabu, 9 Juni 2021 sesuai dengan keputusan MK untuk melaksanakan PSU selambat-lambatnya 90 hari kerja setelah diputuskan pada 19 Maret 2021.
Calon yang mengikuti PSU sendiri tidak ada perubahan, baik nomor urut maupun pasangan calon, serta tidak ada kampanye jelang pelaksanaan PSU ini.
Percermatan daftar pemilih sendiri akan dilaksanakan hingga 6 Juni 2021 mendatang, sementara pembentukan penyelenggara Ad Hoc mulai dari PPK, PPS dan KPPS selesai pada akhir Mei 2021.
Kemudian pengadaan dan pendistribusian perlengkapan PSU hingga ke TPS akan dimulai 1 April sampai dengan 9 Juni 2021.
PSU sendiri akan dilaksanakan pada 9 Juni 2021 dengan rekapitulasi dan penetapan hasil PSU akan dilakukan bertingkat mulai dari kecamatan (10-14 Juni 2021), kabupaten/kota (11-17 Juni 2021) dan Provinsi (16-20 Juni 2021).
Kemudian hasil pelaksanaan PSU akan dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi dan KPU RI selambat-lambatnya 23 Juni 2021.
Untuk di Kabupaten Banjar sendiri, PSU akan dilaksanakan di Kecamatan Martapura, Astambul, Mataraman, Sambung Makmur dan Aluh-Aluh dengan jumlah 502 TPS.
Sementara untuk pelaksanaan PSU di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin akan dilaksanakan di 301 TPS, dan Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin akan dilaksanakan di 24 TPS.
Total jumlah TPS yang akan melaksanakan PSU Pilgub Kalsel pada 9 Juni 2021 berjumlah 827 TPS.
