TERAS7.COM – DPRD Kabupaten Banjar dinilai tidak objektif dalam melakukan penilaian dan pengawasan terhadap beberapa Perusahaan Daerah (Perusda) dan terkesan memiliki kepentingan pribadi.
Pasalnya Kabupaten Banjar memiliki beberapa perusahaan daerah, diantaranya adalah PD Baramarta, PD Pasar Bauntung Batuah, PT BIM dan PDAM Intan Banjar.
Dari beberapa perusahaan salah satunya PD Pasar Bauntung Batuah DPRD menilai tidak memberikan konstribusi yang baik untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
Lain halnya dengan PT BIM yang hingga saat ini masih belum bisa menyerahkan PAD setelah menerima 5 miliar penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Banjar sejak tahun 2008.
Disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Fraksi Partai Amanat Sejahtera Rakyat M. Yunani yang menilai bahwa modal yang diberikan kepada PD Pasar bauntung Batuah tidak sebanding dengan konstribusinya untuk PAD serta cukup banyak catatan dan rekomendasi yang diberikan kepada PD Pasar.
“Modal dan pengelolaan aset yang diberikan ke PD PBB hampir 1 triliun, tapi tak ada hasilnya, untuk PAD hanya 400-500 juta rupiah. Hasil yang diberikan juga tak konsisten dibandingkan dengan Perusda yang lain,” katanya.
Yunani menyayangkan penghasilan PD PBB yang tercatat dari parkir, toko, los dan kios sebesar 12 miliar rupiah tersebut digunakan pula untuk belanja dengan jumlah yang hampir sebanding.
Demikian juga Ketua DPRD Banjar, M. Rofiqi yang menganggap pendapatan dan pengeluaran PD PBB ini tidak wajar.
“Tak ada perusahaan yang pembiayaannya hampir 95 persen dari pendapatannya. Karena itu kami sudah sepakat meminta agar PAD dari PD PBB ditingkatkan, sekarang usul kami terakomodir. Jadi setoran PAD dari 400 juta menjadi 1,6 miliar rupiah,” sebutnya.
Sementara itu Direktur Utama PD PBB, Rusdiansyah dalam kesempatan yang berbeda mengungkapkan saat melakukan rapat bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banjar, pihaknya sepakat untuk menargetkan setoran PAD ke daerah naik 200 persen dari tahun sebelumnya menjadi 2 miliar Rupiah pada tahun 2021 mendatang.
“Hal ini sudah tak dipermasalahkan lagi saat kami sampaikan dengan Banggar dan Komisi II, bahkan mereka memberikan apresiasi atas peningkatan ini,” katanya.
PD Pasar telah berakhir menerima penyertaan modal sudah sejak tahun 2012 lalu, yang mana setiap tahun pihaknya selalu menyerahkan PAD.
Pihaknya sendiri lanjut Rusdiansyah optimis akan peningkatan pendapatan yang disetorkan PD PBB ke pemerintah daerah ini dengan melihat segala peluang yang ada.
Kontribusi PD PBB ke daerah sendiri memang saat ini belum optimal katanya, karena dari 15 pasar yang tersebar di Kabupaten Banjar dengan nilai aset hampir 1 triliun ini, hanya 4 pasar yang bisa memberikan kontribusi secara optimal.
“Kami sendiri mengelola 15 pasar, tapi hanya 4 pasar yang beraktivitas setiap hari secara efektif. Sementara 11 pasar lainnya hanya buka setiap seminggu sekali dan kontribusinya juga tidak terlalu banyak,” terangnya.
Saat ini hanya Pasar Martapura, Pasar Astambul, Pasar Gambut dan Pasar Kertak Hanyar yang buka setiap hari, sementara pasar lainnya yang hanya buka setiap satu minggu atau pasar mingguan.
Ia juga menerangkan, bahwa beban pengelolaan aset yang membuat PD Pasar tidak bisa menyerahkan PAD secara optimal kepada pemerintah daerah.
“Sehingga beben pengelolaan sejumlah asset yang diserahkan kepada PD Pasar mencapai 1 triliun lebih menjadi beban pengurangan penyertaan modal kepada pemerintah,” terangnya.
Hematnya, ia berharap pengelolaan asset bisa dibebankan kepada pemerintah daerah saja, agar PD Pasar bisa optimal memberikan konstribusi sesuai target yang ditentukanm bahkan lebih.
“Jadi masyarakat perlu memahami secara bersama. Memang aset kita besar, tapi sebagian besar adalah pasar mingguan yang kontribusinya masih sedikit. Karena itu kita optimalkan pendapatan dari 4 pasar yang aktif setiap hari,” jelasnya.
Untuk memacu pendapatan daerah, pihaknya berusaha untuk mengisi kekosongan aktivitas di 11 pasar lain yang hanya buka satu minggu sekali ini.
“Kita sudah sarankan dan sosialisasikan, namun sebagian besar pedagang yang berdagang disana adalah pedagang dadakan yang memang berjualan mengejar hari pasar. Tapi kita terus berupaya memberikan pelayanan dan fasilitas yang lebih baik, sehingga bisa memancing mereka bisa berjualan tak hanya seminggu sekali, misalnya jadi 2 kali dalam seminggu. Itu masih tetap kita upayakan,” ungkap Rusdiansyah.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Banjar, Pribadi Heru Jaya saat ditemui pada Senin (7/12) mengatakan ia menyayangkan rekomendasi DPRD Banjar mengenai pembubaran PD Pasar karena kesalahan informasi.
“Kita menginginkan yang terbaik bagi daerah, tapi kita sayangkan ada kesalahan informasi yang didapatkan Ketua DPRD Banjar mengenai target pendapatan PD Pasar. Makanya kita tidak mengerti disana tertulis pendapatan hanya 400 juta rupiah dan ada rekomendasi tersebut, padahal sudah kita sepakati dalam rapat bersama eksekutif bahwa PD pasar menjanjikan setoran PAD sebesar 2 miliar rupiah,” ungkapnya.
Namun Ketua Umum PKB Kabupaten Banjar ini tak mempermasalahkan jika PD Pasar dibubarkan karena pasti pengelolaannya akan dikembalikan ke daerah, namun harus melalui penelitian dan Analisa yang komprehensif.
“Jangan yang dilihat hanya sumbangsih dia yang 400 juta saja, padahal sudah 2 miliar. Memang PD Pasar banyak dibebani aset yang tak produktif sehingga menimbulkan biaya tinggi, itu yang perlu kita benahi dulu. Kalau dibubarkan langsung kita bingung juga, ada kepentingan apa? Jangan terburu-buru dan gegabah,” jelasnya.
Sementara mengenai PT. BIM, Heru mengatakan perusahaan milik daerah ini juga tak bisa dibubarkan begitu saja karena penyertaan modal sebesar 5 miliar rupiah akan hilang begitu saja.
“Jadi harus hati-hati, jangan hanya berdasarkan prediksi dan opini tanpa perhitungan. Kita berharap investasi kita ini bisa produktif dan eksis,” terangnya.
Alasan lain PT. BIM tetap dipertahankan jelas Heru karena pimpinan perusahaan ini berani mematok setoran ke daerah pada tahun 2021 nanti sebesar 5 miliar rupiah.
“Jadi kita percayakan pengelolaannya pada direksi perusahaan tersebut, tinggal bagaimana pengawasan bisa dijalankan. Apalagi direksinya mengatakan saingan PT BIM adalah Adaro. Kita lihat nanti bagaimana pengawasan berjalan, jika target itu tak terpenuhi, kita cari apa masalahnya. Kita berharap perusahaan ini harus produktif,” bebernya.
