TERAS7.COM – Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) sepanjang tahun 2019, dilaksanakan dengan ketekunan, kerja keras serta komitmen tinggi. Ketika diaudit BPK di tahun 2020, hasilnya mampu mempertahankan kerja pengelolaan keuangan, aset dan kinerja dengan kategori opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Hal itu dikatakan Wakil Bupati (Wabup) Batola H Rahmadian Noor pada acara rapat paripurna penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2019 dengan DPRD setempat.
Orang nomor dua di Bumi Ije Jela ini mempertegas, opini WTP yang diperoleh Batola, adalah untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut.
“Hasil ini membuktikan bahwa Pemkab Batola mampu mengelola keuangan dan aset yang memberikan kinerja sesuai satandar akuntansi pemerintah (SAP),” timpalnya.
Adapun pokok-pokok pertanggungjawaban yang disampaikan terdiri dari Laporan Realisasi APBD Tahun 2019 dengan struktur pendapatan Rp1.290.449.373.322,92 (101,99 persen), Belanja dan Transfer Rp1.311.885.104.405, (92,70 persen). Dengan demikian terjadi defisit Rp21.435.731.082,09.
Nilai defisit tersebut diimbangi penerimaan pembiayaan Rp165.539.613.677,65 dan pengeluaran pembiayaan Rp14.271.355.000,00 sehingga jumlah pembiayaan bersih Rp151.268.258.677,65. Dengan demikian terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Rp129.832.527.595,56.
Dari seluruh aktivitas pengelolaan anggaraan di tahun 2019 baik menyangkut aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan dan aktivitas pembiayaan serta aktivitas non anggaran telah memberikan gambaran dinamika arus dana pendapatan dan arus dana belanja dari seluruh dana dimana status dinamika pada akhir tahun 2019 (terminalisasi arus kas APBD Tahun 2019 per 31 Desember diidentifikasi dari laporan arus kas jumlah saldo akhir) Rp129.842.168.864,56.
Total saldo akhir tersebut masing-masing terdapat di kas bendaraha Rp125.093.864.546,83, posisi kas di badan layanan umum daerah Rp945.591.159,73, posisi di Jaminan Kesehatan Nasional Rp2.177.719.329,00, posisi kas dana BOS Rp1.615.352.560,00, kas lainnya (hutang PFK) Rp9.641.269,00.
Dengan demikian, pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Saleh dan Wakil Ketua Agung Purnomo serta Hj Arpah ini, terdapat tujuh item laporan yang disampaikan. Ketujuh item itu di antaranya laporan realisasi APBD Tahun 2019, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca yang menyangkut aset, kewajiban dan ekuitas, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
