TERAS7.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Kamis (18/9/2025).
Rapat yang berlangsung di Lantai 2 gedung DPRD Banjar ini dipimpin oleh Wakil Ketua I Irwan Bora, didampingi Wakil Ketua II Ahmad Rizanie Ansyari, serta dihadiri jajaran Bappedalitbang Banjar, unsur Forkopimda, anggota DPRD, dan tamu undangan.
Secara umum, seluruh fraksi di DPRD Banjar sepakat menerima Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Fraksi Bintang Demokrasi, Golkar, Gerindra, Nasdem, PPP, PKB hingga PAN, menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah menyusun rancangan anggaran.
Namun, setiap fraksi tetap menyampaikan sejumlah catatan kritis. Fraksi Golkar menyoroti tingginya ketergantungan anggaran Banjar terhadap dana transfer pusat. Golkar mendorong agar program daerah lebih diarahkan pada kegiatan produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat serta memastikan penyerapan anggaran berjalan efektif untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian.
Fraksi PPP menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target pendapatan daerah Rp2,27 triliun tahun 2026, mayoritas masih berasal dari transfer pusat. PPP mendorong optimalisasi aset daerah, peningkatan pelayanan, hingga pengawasan pajak dan retribusi tanpa membebani masyarakat. Selain itu, PPP menekankan transparansi program hibah, bantuan sosial, musrenbang, dan pokok pikiran DPRD agar tepat sasaran.
Fraksi PKB dan PAN menekankan agar postur APBD lebih realistis dan difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat. PKB menilai belanja daerah harus diarahkan pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang merata hingga ke desa. Selain itu, PAD menurut mereka perlu digali lebih luas, tidak hanya dari sektor tradisional, tetapi juga melalui pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, hingga inovasi digital.
Rapat paripurna ini mencerminkan komitmen bersama legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan APBD 2026 yang lebih transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat. Catatan dari tiap fraksi akan menjadi masukan penting dalam tahap pembahasan selanjutnya demi tercapainya kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.
