TERAS7.COM – DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) melalui sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Saleh, Wakil Ketua Agung Purnomo dan Hj Arpah menyetujui Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Batola Tahun Anggaran (TA) 2019.
“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada dewan yang telah bekerja keras membahas secara cermat seluruh materi laporan keuangan yang disampaikan sehingga memberikan gambaran evaluasi kinerja pemkab khususnya tahun 2019,” tutur Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dalam sidang yang juga dihadiri Wakil Bupati H Rahmadian Noor, para anggota DPRD, Pj Sekda H Abdul Manaf, para anggota forkopimda, pimpinan SKPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Demikian pula dengan uraian hasil pembahasan, lanjut Noormiliyani, telah memberikan penilaian dan koreksi yang secara keseluruhan telah menjadi umpan balik guna peningkatan kualitas kinerja kepemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
Dikatakan, dalam proses pembahasan raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kali ini wajib bersyukur, mengingat materi laporan keuangan yang disampaikan telah dilengkapi hasil akhir audit BPK yang hasilnya dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Bupati menerangkan, pelaksanaan APBD Batola tahun 2019 dilaksanakan jauh lebih baik jika dibanding penyelenggaraan pengelolaan keuangan tahun-tahun sebelumnya dimana operasionalisasi anggaran telah mengakomodasikan seluruh prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam arti, lanjutnya, proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sebagaimana pada APBD tahun 2019 diselenggarakan secara lebih transparan, akuntabel, dan mengakomodasi partisipasi seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan sistem akuntansi pemerintah (SAP) yang dipatuhi semaksimal mungkin.
Bahkan dalam pemanfaatan anggaran oleh masing-masing pengguna anggaran di setiap SKPD dilakukan secara efektif dan efisien disertai dengan pengendalian intern yang intensif sehingga eksistensi anggaran yang berbasis kinerja dapat direalisasikan secara tepat sasaran dan bermuara pada perolehan output dan outcome yang lebih memadai pada setiap kegiatan pembangunan.
Langkah kebijakan ini, menurut mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel, itu memberikan hasil sehingga pengelolaan keuangan yang terformulasi dalam laporan keuangan tahun 2019 menjadi lebih memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan baik dari sisi kepatuhan, pengendalian intern maupun secara penyelesaian masalah keuangan sesuai tata waktu dan pengelolaan.
Dari kebijakan dan realisasi pemanfaatan anggaran, menurut Noormiliyani, diakui adanya manfaat nyata dari APBD tahun 2019, khususnya bagi masyarakat dengan realisasi anggaran pendapatan mencapai prosentase 101,99 persen dan realisasi penggunaan anggaran belanja sebesar 91,31 persen.
Disertai anggaran penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang memberikan pembiayaan bersih atau bernilai positif maka sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2019 atau yang terhitung berdasarkan surplus ditambah pembiayaan bersih diperoleh Silpa Rp129.832.527.595,56.
Nilai silpa, menurut Noormiliyani, menunjukan terminalisasi arus kas per 31 Desember 2019 yang berasal dari seluruh aktivitas pengelolaan anggaran sepanjang tahun 2019 baik menyangkut aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan serta aktivitas non anggaran telah memberikan gambaran dinamika arus dana pendapatan dan arus dana belanja dari seluruh dana-dana yang terhimpun.
Sehingga berdasarkan neraca keuangan per 31 Desember 2019 kekayaan Pemkab Batola yang dimiliki dan dikuasai sampai 31 Desember 2019 yang terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya mencapai nilai Rp2.302.431.530.666,56.
“Insya Allah ke depan Pemkab Batola akan senantiasa terus berusaha agar kompetensi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang selanjutnya tertuang dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tiap tahunnya dapat diwujudkan semakin baik lagi,” ucap Noormiliyani.
