Terkait Usulan Pembiayaan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Pasar Baru Marabahan, DPRD Batola dan Dinas Perhubungan Datangi Kemenhub di Jakarta

TERAS7.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Barito Kuala (Batola) melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait penyampaian usulan pembiayaan pembangunan dermaga pelabuhan Pasar Baru Marabahan ke Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Rombongan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala tersebut didampingi oleh pimpinan DPRD Kabupaten setempat. Selain itu, turut pula mendampingi dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) kelas II Kalsel

Yang ikut dalam rombongan Dinas Perhubungan tersebut yakni; Wakil Ketua I M Agung Purnomo dan Wakil Ketua II Arfah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala Joko Sumitro serta dari Balai Pengelola Transportasi Darat kelas II Kalsel Sigit Mutarso.

Rombongan tersebut disambut oleh pihak dari Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang diwakili Windi Sulistiawati beserta jajaran.

“Usulan ini disampaikan mengingat kondisi pelabuhan yang menjadi salah satu akses transportasi masyarakat sekitar,” kata Kepala Dishub Batola, Joko Sumitro.

Ia berharap, usulan yang yang sudah diajukan dapat ditindaklanjuti. Alasannya karena pembangunan dermaga pelabuhan Pasar Baru Marabahan ini, termasuk kegiatan yang menjadi skala prioritas Pemerintah Kabupaten Batola, mengingat sudah lama pelabuhan tersebut tidak direnovasi.

Selain itu, Dishub Batola juga akan melakukan percepatan pembangunan dermaga Marabahan dengan meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk pemenuhan persyaratan yang diminta Kemenhub, serta akan melakukan komunikasi secara intensif ke Kemenhub.

“Juga melalui koordinasi dan komunikasi dengan BPTD Provinsi Kalimantan Selatan serta dukungan dari DPRD Kabupaten Barito Kuala,” timpal Joko.

Sebagaimana diketahui, progres dari rencana pelaksanaan pembangunan dermaga tersebut yakni telah dipenuhinya kelengkapan dokumen administrasi berupa sertifikat dermaga, DED, renstra dan dokumen pendukung lainnya yang diserahkan langsung oleh Pj Bupati Batola Mujiyat dan Dishub Batola.

“Usulan dari Pemkab Batola sudah menjadi skala prioritas di Kemenhub dan akan dievaluasi untuk dimasukan ke Renstra Kemenhub melalui Dit. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2025 – 2029,” ungkap Windi Sulistiawati, selaku pihak dari Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Adapun penyelesaian pembebasan lokasi di area pembangunan perlu koordinasikan dengan pihak terkait. Sementara untuk kelanjutan pembangunan pelabuhan dapat dikoordinasikan dengan Balai Pengelola Transportasi Darat kelas II Kalsel. Dan untuk pemeliharaan pelabuhan, dapat dianggarkan pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten Barito Kuala.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Batola, M Agung Purnomo berharap agar kegiatan tersebut dapat direalisasikan, mengingat fungsi dari dermaga tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat yang notabene Kabupaten Batola sebagian wilayahnya adalah wilayah perairan.

Karena itu, pihaknya mendukung untuk memperjuangkan rencana pembiayaan pelabuhan dianggarkan melalui APBD,

Selain itu, Agung Purnomo ingin pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala agar lebih optimal dalam mencari terobosan-terobosan untuk pembiayaan pembangunan yang terkait dengan tupoksi Dinas Perhubungan.

TERAS7.COM – Terkait Usulan Pembiayaan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Pasar Baru Marabahan, DPRD Batola dan Dinas Perhubungan Datangi Kemenhub di Jakarta

TERAS7.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Barito Kuala (Batola) melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait penyampaian usulan pembiayaan pembangunan dermaga pelabuhan Pasar Baru Marabahan ke Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Rombongan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala tersebut didampingi oleh pimpinan DPRD Kabupaten setempat. Selain itu, turut pula mendampingi dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) kelas II Kalsel

Yang ikut dalam rombongan Dinas Perhubungan tersebut yakni; Wakil Ketua I M Agung Purnomo dan Wakil Ketua II Arfah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala Joko Sumitro serta dari Balai Pengelola Transportasi Darat kelas II Kalsel Sigit Mutarso.

Rombongan tersebut disambut oleh pihak dari Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang diwakili Windi Sulistiawati beserta jajaran.

“Usulan ini disampaikan mengingat kondisi pelabuhan yang menjadi salah satu akses transportasi masyarakat sekitar,” kata Kepala Dishub Batola, Joko Sumitro.

Ia berharap, usulan yang yang sudah diajukan dapat ditindaklanjuti. Alasannya karena pembangunan dermaga pelabuhan Pasar Baru Marabahan ini, termasuk kegiatan yang menjadi skala prioritas Pemerintah Kabupaten Batola, mengingat sudah lama pelabuhan tersebut tidak direnovasi.

Selain itu, Dishub Batola juga akan melakukan percepatan pembangunan dermaga Marabahan dengan meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk pemenuhan persyaratan yang diminta Kemenhub, serta akan melakukan komunikasi secara intensif ke Kemenhub.

“Juga melalui koordinasi dan komunikasi dengan BPTD Provinsi Kalimantan Selatan serta dukungan dari DPRD Kabupaten Barito Kuala,” timpal Joko.

Sebagaimana diketahui, progres dari rencana pelaksanaan pembangunan dermaga tersebut yakni telah dipenuhinya kelengkapan dokumen administrasi berupa sertifikat dermaga, DED, renstra dan dokumen pendukung lainnya yang diserahkan langsung oleh Pj Bupati Batola Mujiyat dan Dishub Batola.

“Usulan dari Pemkab Batola sudah menjadi skala prioritas di Kemenhub dan akan dievaluasi untuk dimasukan ke Renstra Kemenhub melalui Dit. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan 2025 – 2029,” ungkap Windi Sulistiawati, selaku pihak dari Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Adapun penyelesaian pembebasan lokasi di area pembangunan perlu koordinasikan dengan pihak terkait. Sementara untuk kelanjutan pembangunan pelabuhan dapat dikoordinasikan dengan Balai Pengelola Transportasi Darat kelas II Kalsel. Dan untuk pemeliharaan pelabuhan, dapat dianggarkan pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten Barito Kuala.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Batola, M Agung Purnomo berharap agar kegiatan tersebut dapat direalisasikan, mengingat fungsi dari dermaga tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat yang notabene Kabupaten Batola sebagian wilayahnya adalah wilayah perairan.

Karena itu, pihaknya mendukung untuk memperjuangkan rencana pembiayaan pelabuhan dianggarkan melalui APBD,

Selain itu, Agung Purnomo ingin pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala agar lebih optimal dalam mencari terobosan-terobosan untuk pembiayaan pembangunan yang terkait dengan tupoksi Dinas Perhubungan.