TERAS7.COM – Ancaman perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga persoalan distribusi menjadi tantangan serius dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menjawab persoalan tersebut, Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lambung Mangkurat (ULM), menggelar Seminar Nasional Forum Publik 2026, Jumat (9/10/2026).
Mengangkat tema “Ketahanan Pangan Nasional: Tantangan, Kebijakan, dan Strategi Masa Depan Indonesia” dengan tajuk “Siapa yang Menjamin Pangan Kita?”, kegiatan yang berlangsung di Lecture Theatre FISIP ULM ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat untuk membahas strategi memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Rektor ULM Dr. Iwan Aflanie, dr., M.Kes., Sp.F., S.H., Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR., S.Far., Apt., M.M., Dekan FISIP ULM Dr. Irwansyah, S.Sos., M.Si., serta Founder Arboretum Ayu Tirta Chendrawan Sugianto. Turut hadir Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
Dalam sambutannya, Rektor ULM Iwan Aflanie menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak cukup diukur dari tingkat produksi maupun ketersediaan beras dan bahan pangan lainnya. Menurutnya, persoalan pangan juga berkaitan erat dengan kebijakan ekonomi, tata kelola pemerintahan, kelestarian lingkungan, perubahan iklim, distribusi, kesejahteraan masyarakat, hingga stabilitas sosial.
“Ketahanan pangan bukan sekadar persoalan produksi pangan atau ketersediaan beras dan bahan makanan lainnya. Persoalan pangan jauh lebih luas karena berkaitan dengan ekonomi, kebijakan fiskal, lingkungan hidup, perubahan iklim, distribusi, kesejahteraan masyarakat, bahkan stabilitas sosial dan negara,” ungkap Iwan.
Ia menjelaskan, dari perspektif administrasi publik, ketahanan pangan merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi dari sektor produksi, distribusi, hingga pengolahan pangan. Upaya tersebut perlu didukung koordinasi antarlembaga, perencanaan yang matang, serta pemanfaatan data yang akurat agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.
Iwan juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin ilmu. Kajian mengenai pertanian, ekosistem, dan tata kelola air, menurutnya, perlu terhubung dengan perumusan kebijakan publik agar solusi yang dihasilkan mampu menjawab tantangan pangan secara menyeluruh.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa komitmen ULM dalam mewujudkan Kampus Berdampak harus tercermin melalui kontribusi nyata yang dirasakan masyarakat, bukan hanya capaian akademik. Hal ini sejalan dengan motto ULM, “Think, Act, and Impact”, yakni berpikir berdasarkan ilmu pengetahuan, bertindak dengan integritas, dan menghasilkan perubahan terukur yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Ir. H. Ariadi Noor, M.Si., menyoroti pentingnya ketahanan pangan bagi daerah yang memiliki potensi pertanian, termasuk Kalimantan Selatan.
Provinsi ini memiliki lahan rawa dan pasang surut yang berperan dalam produksi beras. Namun, pemanfaatan potensi tersebut menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pengelolaan tata air dan alih fungsi lahan pertanian hingga regenerasi petani serta perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi.
Menurut Ariadi, tantangan tersebut membutuhkan tata kelola yang kuat, koordinasi antarlembaga, perencanaan matang, dan dukungan data yang akurat. Dengan demikian, kebijakan ketahanan pangan dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ia juga menyoroti peran lulusan Administrasi Publik dalam mendukung penguatan ketahanan pangan melalui penelitian, kajian akademik, serta kolaborasi dengan perangkat daerah. Keterlibatan kalangan akademisi diharapkan dapat membantu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan persoalan di lapangan.
Ketua Pelaksana Seminar Nasional Forum Publik 2026, Khayatu Azzahra, berharap kegiatan ini dapat memperluas wawasan sekaligus meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap persoalan pangan nasional.
Melalui Forum Publik 2026, ULM mendorong penguatan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam merumuskan langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan. Diskusi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi berlanjut menjadi kolaborasi dan rekomendasi kebijakan konkret demi mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan serta mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat pada masa mendatang.
