TERAS7.COM – Warga Jalan Komet Raya Gang 6 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru mengeluh dengan kondisi jalan yang rusak dan berlubang.
Ketua RT setempat, Muchtar Effendy mengatakan, jalan sepanjang 600 meter yang merupakan penghubung ke Jalan Pinus II ini memang sudah lama mengalami rusak parah.
Bahkan, karena lambatnya penanganan oleh pemerintah, warga setempat sampai berinisiatif melakukan perbaikan secara swadaya dengan menambal lubang aspal menggunakan cor semen.
“Kalau diperkirakan sudah cukup lumayan lama rusaknya jalan ini, dari zaman Rudy Resnawan, Ruzaidinnor, sampai Almarhum Nadjmi Adhani, belum ada penanganan pemerintah,” ujarnya. Senin (30/05/2022).
Muchtar juga menerangkan, pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) dan penyampaian aspirasi ke pihak Dewan melalui Pokok Fikiran (Pokir) sudah diajukan untuk perbaikan Jalan Komet Raya Gang 6 tersebut.
“Untuk jalan yang rusak di Gang 6 ini, kita sudah sampaikan ke Dewan masuk dalam Pokir, yang nantinya akan diusulkan untuk ditindaklanjuti oleh dinas terkait,” ucapnya.
Sementara itu, saat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru melalui Kepala Bidang Bina Marga, Adi Maulana dengan tegas membantah pernyataan warga setempat yang menyebut Jalan Komet Raya Gang 6 belum pernah diperbaiki.
Menurutnya, aspal yang rusak ruas Jalan Komet Raya Gang 6 pernah dilakukan penambalan, hanya saja tidak sepanjang 600 meter sesuai panjangnya jalan.
Lanjut Adi, untuk Jalan Komet Raya Gang 6 ini, memang masuk dalam usulan Pokok Pikiran (Pokir) Anggota Dewan, yang sudah tercatat dalam Rencana Kerja tahun 2023.
Lalu usulan-usulan perbaikan jalan lainnya PUPR Banjarbaru mengupayakan memproporsionalkan dengan Rencana Kerja SKPD, Kebijakan Kementerian Pusat, program prioritas Walikota dan Pokir Dewan, serta hal-hal lainnya yang harus ditampung.
“Dari usulan-usulan jalan yang rusak itu akan dilakukan survei kondisi, hasil survei kondisi tadi berdasarkan usulan masyarakat dari Musrembang coba kami akomodir 30 persen, dari Rencana Kerja SKPD kami dan ada kebijakan dari pusat yang dimasukkan sebesar 30 persen, program prioritas walikota 20 persen, dan sisanya untuk pokir serta lain-lainnya sudah dibagi sesuai porsinya masing-masing sesuai kemampuan dana anggaran yang ada,” pungkasnya.
