TERAS7.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Sosial P3AP2KB dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar membahasa terkait penangan anggaran stunting, Rabu (29/05/2024).
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh Komisi II dan Komisi IV, saat berlangsung Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Dian Marlina keluar ruangan rapat lantaran merasa tersinggung pada evaluasi pendanaan anggaran stunting.
Anggota legislatif banyak memberikan pertanyaan kepada Dian Marlina untuk memperjelas atas kegunaan anggaran stunting agar dipergunakan dengan semestinya.
Seleng waktu berapa lama Dian meninggalkan ruang rapat sebab merasa tersinggung, sampai awak media ingin konfirmasi ia tidak memberikan statmen.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar Irwan Bora mengatakan, saat pihaknya memberikan pertanyaan Dian tidak dapat menerima, lantaran yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan faktanya.
“Setelah kita memberikan pertanyaan, beliau tidak bisa menerima, karena fakta yang ada di lapangan tidak sesuai dengan yang dia sampaikan, kalau seperti ini kenyataan di lapangan, ibu tidak sanggup menyandang sebagai Kepala Dinas ya mundur saja. Lantas dia tersinggung lalu keluar tanpa izin,” katanya.
Irwan melanjutkan, pihaknya akan menggunakan hak politis, dikarenakan keluarnya Kepala Dinsos P3AP2KB.
“Saya akan menyampaikan kepada pimpinan kami untuk menggunakan hal politis kami sebagai wakil rakyat, karena perilaku Kepala Dinas Sosial ini tidak pantas, kalo memang tidak mau jadi PNS, bosan menjadi abdi negara silakan pensiun. Jangan memberikan pelecehan kepada kami, memberikan sikap yang tidak pantas, kami tersinggung,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan meminta kepada Bupati agar dapat membuna kepala dinasnya serta eksekutif lain, kedepannya tidak melakukan hal yang tidak pantas tersebut.
“Saya harap dilakukan pembinaan, karena tidak main-main kepala dinas ini, mereka umpama panglima perang jika di lapangan, jika sikapnya sepeti itu penghinaan,” ungkapnya.
Irwan Bora juga memaparkan, apabila di rapat terdapat beberapa kejanggalan, dari penggunaan dana untuk biaya operasional yang sangat tinggi sedangkan untuk pemberian gizi kepada anak-anak berupa makan hanya Rp 13 ribu.
“Burung saya saja Rp50 ribu sehari, mau sehat bagai mana kalo cuma Rp13 ribu,” jelasnya.
Tujuan untuk evaluasi lanjut Irwan Bora, terkait budgeting baik, sehingga Kepala Dinsos tidak beretika sebaiknya diganti.
“Tujuan kita disini untuk evaluasi, budgeting baik, jadi dia itu tidak beritika, harus diganti,” ucapnya.
Di tempat bersamaan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Kholdani menjelaskan, Kepala Dinkes ditugaskan Bupati Banjar untuk menghadiri rapat kerja kesehatan di Banjarmasin.
Kholdani menyampaikan, bahwa Kepala Dinkes bersedia hadir akan tetapi meminta waktu untuk berhadir.
“Kami akan menghubungi beliau untuk segera hadir. Kami harap dapat kembali mengikuti rapat gabungan setelah itu,” tutupnya.
