TERAS7.COM – DPRD Kabupaten Kotabaru meminta agar alokasi anggaran untuk sektor agrobisnis ditingkatkan.
Keinginan tersebut tertuang dalam laporan akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 yang disampaikan dalam rapat Paripurna, hari Senin (01/07/2024) tadi.
Seperti diketahui peningkatan di bidang agrobisnis dan kepariwisataan menjadi visi pemerintahan Bupati Sayed Jafar Alaydrus dan Wakil Bupati Andi Rudi Latif.
Akan tetapi pembangunan yang berjalan di Kabupaten Kotabaru selama ini dinilai lebih kepada meningkatkan program pariwisata, sementara sektor agrobisnis tidak tercapai secara maksimal.
“Sektor agrobisnis tidak tercapai secara maksimal, oleh sebab itu untuk anggaran 2025 agar fokus mengejar ketertinggalan visi misi daerah dengan meningkatkan anggaran sektor agrobisnis,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Muhammad Arif.
Untuk percepatan peningkatan sektor agrobisnis, DPRD Kabupaten Kotabaru juga menyarankan agar pemerintah daerah melibatkan pihak ketiga dalam perencanaan dan implementasinya.
Kemudian pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan akses infrastruktur bidang pertanian, perkebunan, dan budidaya perikanan guna optimalisasi penyelesaian visi dan misi bidang agrobisnis.
“Selanjutnya perlu ada bantuan dan pelatihan bidang agrobisnis sehingga bisa optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusianya,” tambahnya.
Di sisi lain, kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan sektor agrobisnis terlihat pada sejumlah persoalan yang ditemui di lapangan.
Salah satunya banyak petani sawit yang menderita kerugian akibat harga penjualan jauh di bawah harga normal, padahal biaya perawatan yang harus mereka keluarkan cukup tinggi.
Persoalan lainnya terkait dengan program cetak sawah yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya menggenjot produksi pangan, terutama beras.
“Namun pada kenyataannya banyak program cetak sawah di Kabupaten Kotabaru yang menjadi lahan tidur tanpa digarap masyarakat karena berbagai kendala, seperti pengendalian hama dan pengairan,” tandas Arif.
