TERAS7.COM – Bupati Barito Kuala, Dr. H. Bahrul Ilmi, SH, MH, menunjukkan komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi dengan mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025.
Acara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ini berlangsung secara hybrid pada Rabu (5/3) dan diikuti Bupati Bahrul Ilmi dari kediamannya melalui zoom meeting. Kehadiran bupati didampingi oleh Plh. Sekretaris Daerah Fuad Syekh dan Inspektur Kabupaten Barito Kuala.
Peluncuran MCP 2025 bertujuan untuk memperkuat implementasi strategi pencegahan korupsi di tingkat daerah melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Indikator yang diterapkan dalam MCP menjadi salah satu instrumen utama dalam Trisula pemberantasan korupsi yang diusung KPK, dengan fokus pada sistem pencegahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, secara resmi membuka acara ini. Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H., menekankan pentingnya MCP sebagai alat utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi dan meningkatkan sistem pengawasan di daerah.
“Penerapan MCP yang optimal akan membawa manfaat besar bagi daerah, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat pengawasan internal,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, menyoroti peran MCP dalam memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengawasan pengadaan barang dan jasa, terutama yang bernilai besar dan strategis. Ia juga menekankan pentingnya penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta sistem pengendalian intern yang terintegrasi.
Dengan peluncuran indikator MCP 2025 ini, pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala, menyatakan semakin berkomitmen dalam membangun sistem tata kelola yang lebih bersih dan transparan guna mencegah praktik korupsi.
