TERAS7.COM – Maraknya permohonan pindah datang KTP ke Kabupaten Tapin menjadi perhatian serius Wakil Ketua Komisi I DPRD Tapin, H Taufik Hidayat. Ia meminta proses administrasi kependudukan dilakukan dengan ketat dan selektif, terutama oleh pemerintah desa/kelurahan serta Dinas Dukcapil Tapin.
Hal ini menyusul bergulirnya berbagai program unggulan dari duet kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tapin, H Yamani dan H Juanda untuk periode 2025–2030. Sejumlah program seperti jaminan kesehatan gratis, bantuan sosial, dan beasiswa pendidikan disebut hanya diperuntukkan bagi warga Tapin yang sah dan berdomisili tetap.
“Program ini jelas pro-rakyat. Mulai dari santunan kematian, listrik gratis untuk tempat ibadah, hingga beasiswa luar negeri. Tapi ini bukan untuk mereka yang hanya datang demi manfaat tanpa kontribusi untuk daerah,” ujarnya.
Anggota DPRD Kabupaten Tapin dari fraksi Partai Golkar ini juga mengingatkan kepada kepala desa untuk tidak sembarangan mengeluarkan surat pengantar pindah datang tanpa verifikasi yang memadai, ia jua meminta kepada warga untuk tidak meminjamkan alamat domisili demi membantu pihak luar.
Adapun program unggulan Yamani–Juanda yang kini mulai direalisasikan, antara lain: Bedah 1.000 rumah tidak layak huni, jaminan kesehatan gratis hanya dengan KTP Tapin, beasiswa untuk santri, program 1 sarjana 1 desa, santunan kematian bagi keluarga kurang mampu, bantuan masjid dan insentif (guru ngaji, TPA, marbot), listrik gratis untuk rumah ibadah, peningkatan infrastruktur dan jalan desa-kota, penguatan sektor pertanian, perikanan dan UMKM, pembinaan kepemudaan dan usaha mikro, peningkatan sarana pendidikan dan kesejahteraan guru, fasilitasi haul dan pelestarian budaya keagamaan, serta pembangunan kawasan terpadu pendidikan dan budaya.
Bagi H Taufik, keberhasilan dari semua program ini sangat tergantung pada komitmen semua pihak menjaga ketertiban administrasi dan integritas data kependudukan.
“Ini momentum besar bagi masyarakat Tapin. Tapi jangan sampai disalahgunakan. Semua pihak harus ikut menjaga keakuratan data dan tertib administrasi,” tutupnya.
