TERAS7.COM – Komisi II DPRD Kabupaten Kotabaru bergerak cepat menyikapi persoalan transportasi udara menjelang arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah.
Melalui rapat kerja bersama sejumlah pemangku kepentingan, dewan berupaya memastikan rute penerbangan Kotabaru–Banjarmasin tetap beroperasi optimal tanpa membebani masyarakat.
Rapat yang digelar Senin (2/3/2026) di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kotabaru itu dipimpin Wakil Ketua Komisi II H. M. Suhartono dan dihadiri Ketua Komisi II Abu Suwandi, anggota komisi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, pengelola Bandara Gusti Syamsir Alam, serta perwakilan Wings Air di bawah naungan Lion Group.
Dalam pembahasan, tingginya harga tiket menjadi sorotan utama. Tarif rute Kotabaru–Banjarmasin yang berada di kisaran Rp1,3 juta hingga Rp1,4 juta dinilai cukup memberatkan masyarakat dan berdampak pada penurunan jumlah penumpang.
Kondisi ini dikhawatirkan berpengaruh terhadap stabilitas jadwal penerbangan ke depan.
Ketua Komisi II, Abu Suwandi, menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan layanan penerbangan di Kotabaru.
Menurutnya, jika jumlah penumpang terus menurun akibat harga tiket yang tinggi, maskapai berpotensi mengurangi frekuensi bahkan menghentikan layanan.
“Jika ini dibiarkan, kita khawatir penerbangan makin jarang atau bahkan terhenti. Padahal bandara sangat vital bagi mobilitas dan ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain tarif, Komisi II juga menyoroti persoalan pembatalan penerbangan yang kerap terjadi secara mendadak.
Dewan meminta maskapai mempertimbangkan dampak sosial terhadap calon penumpang, terutama menjelang musim mudik.
Menanggapi hal itu, perwakilan Wings Air, Muhammad Fitryan, menjelaskan kebijakan tarif dan operasional merupakan kewenangan manajemen pusat.
Pihaknya di daerah hanya melaporkan perkembangan jumlah penumpang. Ia menyebut, pada Februari lalu beberapa penerbangan dibatalkan karena jumlah penumpang kurang dari 10 orang. Namun, tren menjelang Lebaran mulai menunjukkan peningkatan.
Sementara itu, pengelola Bandara Gusti Syamsir Alam menyampaikan pengawasan maskapai berada di bawah otoritas bandar udara wilayah Surabaya dan Direktorat Angkutan Udara di Jakarta.
Bandara berperan menghimpun serta melaporkan data operasional sesuai ketentuan, termasuk terkait tarif batas atas dan batas bawah.
Sebagai hasil rapat, Komisi II merumuskan sejumlah langkah, di antaranya berkoordinasi langsung dengan manajemen pusat Lion Group, membuka komunikasi dengan maskapai lain guna mendorong persaingan tarif, serta meminta setiap pembatalan penerbangan disampaikan jauh hari agar masyarakat memiliki alternatif perjalanan.
Wakil Ketua Komisi II, H. M. Suhartono, menegaskan kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama.
“Kami ingin memastikan transportasi jelang Lebaran berjalan lancar, harga tiket lebih rasional, dan masyarakat tidak dirugikan,” pungkasnya. (Rahul)
