TERAS7.COM – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta pemerintah pusat segera memberikan perhatian terhadap persoalan pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala yang dinilai belum mendapatkan penanganan optimal selama kurang lebih enam tahun.
Permasalahan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam konsultasi dan koordinasi Komisi III DPRD Kalsel dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Kamis (06/08/2026).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Achmad Maulana mengatakan kondisi pendangkalan sungai di Barito Kuala berdampak terhadap berkurangnya kapasitas aliran sungai dan meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir.
“Kami juga meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala yang selama kurang lebih enam tahun belum mendapatkan penanganan secara optimal. Barito Kuala merupakan kawasan strategis sekaligus titik muara aliran banjir dari Kota Banjarmasin dan beberapa daerah sekitarnya,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan pendangkalan sungai perlu segera ditindaklanjuti melalui program revitalisasi sungai guna meningkatkan kapasitas aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di Kalimantan Selatan.
Pihak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air merespons positif usulan tersebut dan menyampaikan komitmennya untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan sebagai dasar penyusunan langkah penanganan lebih lanjut.
Komisi III DPRD Kalsel berharap persoalan pendangkalan sungai di Barito Kuala dapat segera memperoleh perhatian pemerintah pusat sehingga upaya pengendalian banjir di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih optimal.
