TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten Kotabaru mendorong pembangunan pelabuhan penyeberangan milik daerah untuk memperkuat konektivitas antara Kotabaru Kepulauan dan Kotabaru Daratan.
Rencana tersebut disampaikan Bupati Kotabaru H Muhammad Rusli saat melakukan audiensi ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktorat Rencana Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Audiensi tersebut membahas permohonan dukungan pemanfaatan kawasan konservasi yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan dan akses jalan menuju Kotabaru Daratan di Pulau Kalimantan.
Bupati menjelaskan, Kabupaten Kotabaru memiliki dua wilayah, yakni Kotabaru Kepulauan dan Kotabaru Daratan. Selama ini, konektivitas kedua wilayah masih menghadapi kendala, khususnya pada sektor penyeberangan.
Menurutnya, layanan penyeberangan saat ini masih mengandalkan dua pelabuhan swasta yang berada di sisi kanan dan kiri. Kapasitasnya dinilai terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terhadap layanan penyeberangan terus meningkat.
“Kita terkendala di penyeberangan. Pelabuhan yang ada sekarang adalah milik swasta dan kapasitasnya terbatas. Masyarakat sangat mengharapkan adanya pelabuhan milik Pemda yang bisa diakses dengan mudah,” ucapnya.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemkab Kotabaru merencanakan pembangunan pelabuhan baru di posisi tengah, di antara pelabuhan penumpang dan pelabuhan angkutan minyak yang sudah ada.
Pelabuhan tersebut nantinya direncanakan dikelola Perusahaan Daerah (Perusda) dengan prinsip pelayanan untuk masyarakat.
“Kehadiran kita di sini ingin membuat pelabuhan, namanya Pelabuhan Pemda Kotabaru. Nanti akan kita usahakan feri-feri Pemda Kotabaru dan ini nanti dikelola oleh (Perusda) Perusahaan Daerah, jadi daerah untuk daerah, dari masyarakat untuk masyarakat,” jelasnya.
Selain pembangunan pelabuhan, akses menuju lokasi juga menjadi perhatian. Bupati memaparkan, dari pusat perkantoran menuju bibir sungai sepanjang kurang lebih 2 kilometer telah dibuka dan dikerjakan pemerintah daerah.
Setelah menyeberangi sungai dengan lebar sekitar 40–50 meter, terdapat akses jalan sepanjang 2,5 kilometer yang masuk dalam kawasan cagar alam.
Karena itu, Pemkab Kotabaru berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan terkait pemanfaatan kawasan tersebut untuk akses jalan menuju Kotabaru Daratan.
Bupati menargetkan pembangunan pelabuhan dapat terealisasi sebelum akhir masa jabatannya. Untuk persiapannya, Pemkab Kotabaru telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan merencanakan dukungan anggaran pada 2028.
“Ini kebutuhan mendasar masyarakat Kabupaten Kotabaru. Kami meminta bantuan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan,” tegasnya.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kotabaru memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembangunan infrastruktur transportasi, khususnya pelabuhan penyeberangan dan akses pendukungnya.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Kotabaru didampingi Kepala Bapperida, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, serta Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru beserta jajaran staf.
Rombongan disambut langsung Kasubid Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Kementerian Kehutanan RI, Yana Juhana.
