TERAS7.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar membuka awal bulan Juli 2019 dengan melaksanakan Rapat Paripurna pada Senin (1/7).
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar yang dipimpin oleh Ketua DPRD Banjar, H. Rusli, seluruh Fraksi di DPRD Banjar menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Banjar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.
Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Hati Nurani yang mendapatkan kesempatan pertama menyampaikan ucapan selamat pada raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) APBD Tahun 2019 dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI.
“Namun capaian tersebut jangan membuat terlena. Kami memerlukan gambaran nyata pembangunan diberbagai sektor, terutama yang menjadi indikator seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Hal ini yang harus menjadi perhatian bagi Pemkab Banjar untuk mewujudkan pembangunan,” ujar Juru Bicara Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Hati Nurani, Kasnadi.
Fraksi Kebangkitan Bangsa mengungkapkan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Banjar dalam tahun APBD 2018 harus memiliki tolak ukur yang menjadi sebuah pencapaian.
“Laporan Pertanggujawaban APBD Tahun 2018 ini harus menjadi evaluasi untuk memperbaiki dan meningkaykan apa yang ada. Namun pemerataan pembangunan masih belum terpenuhi, karena terbatasnya akses masyarakat di pelosok untuk bersaing dengan yang lainnya,” kata Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa, Syaifullah.
Fraksi Demokrat juga mengapresiasi penghargaan yang diterima Pemkab Banjar dari BPK RI mengenai Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019.
“Capaian yang diraih ini harus diapresiasi. Namun raihan prestasi juga memberikan konsekuensi beban tanggung jawab untuk meningkatkan prestasi yang akan dicapai pada tahun mendatang,” ungkap Juru Bicara Fraksi Demokrat, Ismail Hasan
Senada dengan Fraksi Demokrat, Fraksi Nasional Demokrat juga mengapresiasi perolehan prestasi berupa Opini WTP dari BPK RI, namun memberikan beberapa catatan penting.
“Kami hanya minta penjelasan mengenai retribusi yang hanya mencapai 73,14%. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi? Kita harapkan ada evaluasi juga dari Pemkab Banjar untuk menentukan fokus pembangunan apa saja yang ingin dicapai,” kata Juru Bicara Fraksi Nasional Demokrat.
Begitu pula dengan Fraksi Golongan Karya yang diwakili Sekretaris Fraksi Golongan Karya, Chairil Anwar dan Fraksi Gerakan Indonesia Raya yang turut mengapresiasi perolehan Opini WTP dan menerima pertanggungjawaban Bupati Banjar mengenai capaian APBD Tahun 2018.
Terakhir Fraksi Persatuan Pembangunan Amanat Sejahtera mengatakan capaian Opini WTP dalam APBD Tahun 2018 merupakan kerja keras, cepat dan tanggap yang dilakukan oleh Pemkab Banjar.
“Kami setuju dan menyambut baik Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019 ini. Semoga kedepan dapat meningkatkan pembangunan di berbagai sektor untuk kesejahteraan masyarakat dengan memegang prinsip yang tepat sasaran dan bercermin pada prioritas,” harap Sekretaris Fraksi Persatuan Pembangunan Amanat Sejahtera, Sayid Hasan Alwi.
