TERAS7.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mempersiapkan sarana karantina khusus yang diperuntukan bagi pasien ODP yang masuk dalam kategori tertentu.
Hal itu disampaikan melalui teleconference yang dilaksanakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Rizani Mirza, di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Banjarbaru, Sabtu (28/03) Pagi.
Teleconference yang dikoordinir Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan diikuti Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Kepala Dinas Kesehatan Tanah Laut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Disdokkes, Kepala Deskenyah, Kepala Rumah Sakit Tentara, Kepala KKP Wilayah II, serta sejumlah Kepala Dinas Provinsi terkait lainnya seperti Dinsos, DLH dan BPBD.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Rizana Mirza, teleconference dilaksanakan untuk membahas rencana karantina khusus bagi para ODP. Hasilnya, pihak Dinkes provinsi menyiapkan tempat karantina khusus, diantaranya Kampus II Diklat Ambulung Banjarbaru, Dikbud Banjarmasin, Balai Kesehatan Banjarbaru dan di Asrama Haji Kota Banjarbaru.
“Ada 4 lokasi karantina. 3 diantaranya di Kota kita Banjarbaru dan satu di Kota Banjarmasin,” ungkap Rizani Mirza.
Setelah ini katanya, akan dilakukan pengklasifikasian orang yang akan menempati lokasi-lokasi karantina tersebut. Tidak semua ODP akan diberlakukan sama.
“Ini agar kita mudah melacak riwayat perjalanannya, siapa saja yang ditemuinya dan kemana saja dia,” ungkapnya.
“Dari hasil tadi juga Kepala Dinkes Provinsi bersama jajarannya akan membentuk tim kecil merumuskan kriteria ODP yang masuk dalam karantina. Tim itu nanti terdiri dari tenaga ahli, epidemiologi dan surveillance,” tambahnya.
Selain itu, dari segi SDM yang menempati 4 lokasi karantina lanjutnya, akan diisi oleh tenaga-tenaga medis dari Provinsi Kalsel dan dibantu tenaga medis dari Pemerintah Kota.
“Tadi saya juga menyarankan untuk merekrut tenaga medis dari luar baik perawat maupun dokter. Mengenai pembiayaan itu wewenang pemerintah provinsi,” tambah pria yang akrab disapa Mirza.
Tidak hanya itu, pintu gerbang dalam hal ini Bandara Syamsudin Noor dan Pelabuhan Trisakti akan diperketat. Tidak hanya memberdayakan kekuatan KKP Banjarmasin, tapi juga Kabupaten Kota terdekat akan membantu SDM yang bertugas di sana.
Pihaknya juga telah mendiskusikan dengan Dinas Lingkungan Hidup bagaimana pengelolaan limbah medis di 4 lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat karantina tersebut.
