TERAS7.COM – Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS, baru-baru ini, mengikuti Video Conference (Vidcon) rapat koordinasi
antara Menteri Kabinet Indonesia Maju dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait.
Menggunakan fasilitas Vidcon di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten setempat, Bupati yang didampingi SKPD terkait tampak serius dan menyimak paparan dan arahan para Menteri dalam menghadapi wabah Covid-19 ini.
Pada kesempatan itu, Menkopolhukam Mahfud MD meminta adanya pembebasan pph produk impor, dan penundaan pembayaran pinjaman pokok dan bunga kredit usaha rakyat.
Sementara Mendagri Tito Karnavian, mengingatkan kepada daerah yang melakukan penutupan jalan agar segera dihentikan.
Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, meminta kepada seluruh pemerintah daerah dapat memotong anggaran perjalanan dinas, belanja barang, dana pemeliharaan, honorarium, belanja modal (berupa kontrak proyek) dan dialih fungsikan untuk dana kemanusiaan dalam menghadapi Covid-19.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan juga meminta insentif tenaga kesehatan dapat dibayarkan tepat waktu.
Untuk diketahui, saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batola telah menerapkan arahan Menteri Keuangan. Yakni dengan mengurangi alokasi dana perjalanan dinas sebesar 55% dari sisa pagu dana perjalanan dinas 47 SKPD dan Badan yang ada.
Tak main-main, dana yang dapat diserap mencapai 21 milyar rupiah, dan akan dialokasikan bagi penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Batola dan RSUD Abdul Aziz Marabahan.
Yang tak kalah penting, juga telah dianggarkan dana jaring pengamanan sosial, di mana akan dibagikan paket sembako untuk 3 bulan masa tanggap darurat.
“Persiapan pemerintah dalam menangani dampak yang terjadi pasca Covid-19 juga akan menjadi perhatian. Pemerintah akan terus mengupayakan kestabilan ekonomi di masyarakat,” pungkas Bupati.
