TERAS7.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar kembali menggelar Rapat Paripurna di Gedung DPRD Banjar, Martapura pada Senin (3/8).
Rapat Paripurna yang beragendakan Penyampaian Bupati Banjar Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini diikuti pula oleh Bupati Banjar, H. Khalillurrahman secara virtual di Command Center Barokah, Mahligai Sultan Adam, Martapura.
Bupati Banjar yang akrab disapa Guru Khalil ini mengatakan perubahan APBD Tahun 2020 ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari APBD yang telah ditetapkan setelah adanya perkembangan akibat ketidaksesuaian terhadap rencana yang ditetapkan sebelumnya.
“Perubahan ini perlu disampaikan karena ada perkembangan yanh tidak sesuai dengan anggaran umum yang ditetapkan sebelumnya. Ada 2 alasan perubahan, yaitu perkembangan pendapatan yang tidak sesuai dengan asumsi dan keadaan darurat bencana non alam Covid-19 yang mengharuskan penjadwalan ulang terhadap pencapaian program pemerintah, kini berfokus pada pendanaan penanganan Covid-19,” katanya.
Dari sisi pendapatan, dari target awal sebesar 1,864 triliun rupiah, pada APBD Perubahan ini target pendapatan turun 6,52 persen menjadi 1,743 triliun rupiah berasal dari seluruh komponen, mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perinbangan dan lain-lain pendapatan.
“Untuk PAD dari target APBD murni 198 miliar rupiah turun 5,8 persen menjadi 189 miliar rupiah. Dana Perimbangan dari alokasi bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Alokasi Khusus (DAK) yang targetnya diterima 1,259 triliun rupiah pun turun 8,8 persen menjadi 1,048 triliun rupiah. Sementara lain-lain pendapatan meloputi dana darurat, dana bagi hasil pajak dengan provinsi dan pemda lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus serta pendapatan lain yang ditarget 414 miliar rupiah turun 0,23 persen menjadi 413 miliar rupiah,” jelasnya.
Sementara di sisi belanja, jika di APBD murni berjumlah 2,089 triliun rupiah, maka terjadi penurunan sebesqr 8 persen menjadi 1,922 triliun rupiah.
“Porsi belanja tak lagsung kita dalam APBD perubahan ini lebih dari 60 persen, sementara untuk belanja langsung sebesar 34 persen. Belanja tak langsung pada APBD perubahan sebesar 1,254 triliun rupiah naik 2,37 persen dari APBD murni sebesar 1,226 triliun rupiah. Sementara untuk belanja langsung turun 22 persen dari 863 miliar rupiah menjadi 667 miliar rupiah,” sebutnya.
Kenaikan belanja tak langsung ini terang Guru Khalil diakibatkan kebijakan yang dikeluarkan pusat akibat kondisi darurat penanganan Covid-19 untuk keperluan tak terduga seperti belanja kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.
Dari sisi pembiayaan daerah, dalam APBD perubahan ini pihaknya mencatatkan penerimaan dari SILPA tahun sebelumnya ditargetkan sebesar 179 miliar rupuah, turun dari target APBD murni yang menargetkan 226 miliar rupiah, yang nantinya akan digunakan untuk menutupi defisit antara jumlah pendapatan dan belanja dalam APBD Perubahan Tahun 2020.
“Kami berharap pembahasan perubahan APBD pada tahap selanjutnya ini dapat dilakukan dengan segera sehingga dapat selesai sesuai jadwal,” ucap Guru Khalil.
Ketua DPRD Banjar, M. Rofiqi usai rapat paripurna mengatakan pada prinsipnya pihaknya di masa Covid-19 ini tak panjang lebar menbahas perubahan ini.
“Kami tidak ingin panjang lebar membahas ini karena kami menitikberatkan agar perubahan ini khusus untuk penanganan Covid-19 sehingga pembahasannya di Banggar hanyar 1-2 hari,” katanya.
Rofiqi menambahkan baginya tak elok di masa pandemi seperti ini untuk melakukan perdebatan panjang mengenai perubahan APBD Tahun 2020 ini.
“Saat ini kita tidak elok untuk berdebat panjang lebar mengenai hal ini karena yang paling penting saat ini adalah kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Rapat paripurna ini juga menbahas Pembentukan Panitia Khusus Tatib DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2019-2024 yang beranggotakan belasa anggota DPRD Kabupaten Banjar dengan Ketua Kamaruzzaman dan Wakil Ketua Herlina Anggraini.
