TERAS7.COM – Bupati Banjar, H. Khalilurrahman ikuti Rapat Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara daring terkait progress MCP (Monitoring Centre for Prevention) Provinsi Kalimantan Selatan 2020 pada Rabu (2/11).
Dalam rakor yang diikuti secara virtual melalui Command Center Barokah, Pendopo Bupati Banjar, Martapura ini, Bupati Banjar yang akrab disapa Guru Khalil ini didampingi Sekda Banjar HM Hilman, Kepala Inspektorat Kabupaten Banjar Kencana Wati dan beberapa Pejabat lingkup Pemkab Banjar.
Rakor tersebut diikuti juga oleh Bupati dan Walikota se-Kalimantan Selatan serta Plt. Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan melalui vidcon.
Koordinator Program Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Roro Wide Sulistyowati memaparkan materi terkait penilaian MCP Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Materi penilaian MCP terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa,” ungkapnya.
Sementara itu Kasatgas Koordinator Pencegahan Wilayah VIII KPK, Dian Patria memberikan tanggapan dan masukan mengenai MCP untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan.
Penilaian MCP Kabupaten Banjar per-tanggal 29 November 2020 sendiri berjumlah 68,53 persen, berada di peringkat 4 untuk Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
Melihat hasil penilaian ini, Guru Khalil mengatakan Pemerintah Kabupaten Banjar akan terus berkomitmen meningkatkan dan memperbaiki penilaian serta mendukung Monev Progress MCP ini.
“Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen untuk terus meningkatkan progress penilaian ini, dengan memperbaiki indikator penilaian,” jelasnya.
Diantaranya sebut Guru Khalil adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal dan mendampingi perangkat daerah.
