TERAS7.COM – Data perkembangan banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang katanya setiap hari diperbaharui oleh Dinas Kominfo Kabupaten HST ternyata tidak valid bahkan terkesan asal-asalan.
Sejumlah SKPD yang berwenang seperti BPBD, Dinas Sosial dan Diskominfo saat dikonfirmasi pada Minggu (5/12) juga terkesan saling lempar tanggungjawab dan tidak terkoordinasi dengan baik.
Sejumlah wilayah di Kecamatan Pandawan dan Labuan Amas Utara (LAU) juga masih tergenang seperti Desa Kayu Rabah, Masiraan, Mahang Matang Landung, Sungai Buluh, Mantaas dan Rantau Bujur.
Dipantau dari website dan medsos Diskominfo HST terakhir update data tanggal 2 Desember 2021. Kepala dinasnya, Edina Fitria Rahman saat dikonfirmasi berkilah, data yang dibuatnya adalah dari grub Media Center yang di share beberapa SKPD dan diupdate sehari tiga kali.
“Jadi petugas kami hanya menunggu, mengolah dan mempublikasi data yang di share sejumlah SKPD itu saja,” tukasnya.
Namun faktanya, sampai berita ini diterbitkan tidak satu pun webiste, maupun medsos Kominfo yang update data perkembangan banjir yang seharusnya diketahui masyarakat terbuka secara umum.
Terkait tidak dipublikasinya data bantuan dan berapa banyak logistik yang sudah diberikan kepada masyarakat yang terdampak banjir, Kabid Data Dinas Sosial HST Muhammad Hardianto menjelaskan, sistem birokrasi pemerintahan sekarang terlalu ribet dan kaku serta bahkan ada SOPD yang menganggap banjir di HST itu hoax.
“Karena bantuan yang kami serahkan kepada warga tidak melampirkan by name by address korban,” ungkapnya.
Dari Kementerian menurutnya sempat ingin menyerahkan bantuan namun mereka meminta rekening resmi.
“Kita memang sudah ada membuka rekening resmi saat banjir Januari 2021 lalu namun oleh salah satu SKPD pengelola keuangan itu dianggap illegal, karena dibuat sebelum adanya rekomendasi, SK dan Perbup,” katanya.
Akhirnya bantuan itu tidak jadi ditransfer oleh Kementerian. Padahal menurutnya, disana masih ada saldo di Bank Kalsel sekitar Rp100 juta namun tidak bisa ditarik.
“Kami dari Dinsos bahkan mengeluarkan duit pribadi untuk membuka dapur umum saat banjir kemaren yang nilainya mencapai Rp50 juta,” kata Hardi.
Sedangkan Kepala Pelaksana BPBD HST H Budi Haryanto saat dikonfirmasi bahwa pihaknya fokus di lapangan membantu warga yang masih terdampak banjir dan longsor.
“Kalau terkait data itu tugasnya Diskominfo yang menghimpun dan seharusnya aktif, jangan menunggu saja,” tegasnya.
Status tanggap darurat pun telah selesai pada hari ini, Pj Sekda HST Muhammad Yani saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.
“Setelah ini kita pemulihan, kalau tanggap darurat itu menyangkut penyelamatan jiwa dan lain-lain, sekarang transisi ke arah pemulihan bencana selama satu bulan,” katanya singkat.
