TERAS7.COM – Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Ikramsyah Putra memimpin rapat monitoring dan evaluasi atas penyediaan faskes, sarana prasarana, dan tenaga kesehatan FKRTL di ruang rapat Bupati Labuhanbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Selasa (24/5/2022).
Rapat ini merupakan tindaklanjut dari surat keputusan Kepala Cabang Tanjung Balai BPJS Kesehatan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota.
Rapat ini bertujuan untuk mencapai persamaan pemahaman tentang program JKN-KIS, mempermudah koordinasi antar instansi terkait dalam menyelesaikan kendala operasional dilapangan, memperoleh dukungan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Banyak permasalahan, kekurangan, yang bisa dibenahi dalam rapat tersebut dengan positif thinking, bagaimana kekurangan itu bisa diperbaiki.
“Karena Bupati kita juga seorang dokter, yang tentunya concern dengan masalah kesehatan, sehingga beliau memerintahkan pak Sekda untuk meningkatkan pelayanan kesehatan,” ucap Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Ikramsyah Putra.
Sementara, dalam kesempatan itu, Kepala BPJS Kesehatan cabang Tanjungbalai Lenny Marlina mengharapkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu, dinas kesehatan, pimpinan rumah sakit, dan instansi terkait dalam upaya pemenuhan sarana prasarana di rumah sakit pemerintah dan swasta, terutama untuk penyediaan sarana prasarana pendukung, seperti laboratorium, radiologi, IFRS, pojok PRB, serta dukungan transformasi digital untuk antrian online, display tempat tidur dan lain-lain.
Selain itu, ia juga mengharapkan dukungan instansi terkait untuk pemenuhan SDM tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) terutama kebutuhan dokter umum dan dokter gigi di FKTP milik pemerintah.
Terakhir, ia menegaskan, bahwasanya BPJS Kesehatan tidak membuat regulasi.
“BPJS Kesehatan adalah badan keuangan non-bank yang mencari dana untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu BPJS perlu masukan dari pemda untuk perbaikan,” pungkasnya.
