TERAS7.COM – Debat Pertama Calon Presiden (Capres) Pemilu 2024 dilaksanakan di Halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, pada Selasa (12/12/2023) malam.
Dalam segmen Debat Pertama Capres 2024 ini, terdapat subtema “Pemberantasan Korupsi” dengan pertanyaan yang ditujukan kepada Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo yang kemudian ditanggapi oleh masing-masing capres lainnya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan, dari sisi penegakan hukum mestinya yang harus dilakukan untuk membuat jera pelaku korupsi yakni memiskinkannya.
Kemudian terkait aset negara yang dirampas, menurut Ganjar, guna menyelesaikan persoalan itu, maka Undang-Undang Perampasan Aset harus segera dibereskan.
“Dari sisi penegakan hukumnya, kalau saya yang mesti dilakukan adalah memiskinan. Yang kedua terkait perampasan aset, maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset,” ujar Ganjar.
Ia juga menyarankan agar pejabat yang terlibat praktik korupsi maka harus di bawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Pulau Nusa Kambangan. Sehingga bisa memberikan efek jera terhadap para koruptor
“Untuk pejabat yang terus dibawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jera, bahwa ini tidak main-main,” sarannya.
Meski demikian, Ganjar beranggapan, yang terpenting adalah contoh dari seorang pemimpin yang semestinya mengajarkan gaya hidup sederhana dengan tidak bermewah-mewahan.
“Yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin, bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun,” ucapnya.
Bagi Ganjar ada dua hal penting agar korupsi tidak dilakukan oleh pejabat, yakni biarkan mereka berkembangan dengan meriktorasi yang baik, sehingga saat menjabat tidak ada jual beli jabatan, dan jangan biarkan pejabat setor kepada pemimpinnya.
“Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul,” pungkasnya.
Adapun dalam penutupnya, Ganjar juga menyebutkan data yang didapatnya dari ICW, bahwa dalam 10 tahun terakhir, negara mengalami kerugian sekitar Rp 230 triliun.
