TERAS7.COM – Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari khawatir Pemerintah Kota Banjarbaru akan keteteran mengerjakaan sejumlah proyek besar di tahun 2024 ini.
Kekhawatiran Khalis ini berakar pada pembangunan Embung Gunung Kupang yang awal rencana selesai akhir tahun 2023 malah molor hingga 2024.
“Apalagi tahun ini (2024) proyek besar sangat banyak, khawatirnya keterlambatan proyek Embung Gunung Kupang ini akan membuat Dinas PUPR keteteran dalam mengerjakan proyek besar lainnya,” ujar Khalis.
Meskipun kontraktor pelaksana pembangunan Embung Gunung Kupang mendapat addendum alias penambahan waktu, namun tetap saja menurutnya pengerjaannya lamban.
“Apalagi progresnya bisa kita lihat sendiri. Walaupun dalam segi aturan mereka kena addendum alias penambahan waktu, tetap artinya pengerjaannya lamban,” ucapnya.
Menurut Khalis, nampaknya Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas PUPR seperti tidak belajar dari pengalaman serupa yang terjadi di 2022 lalu, sehingga seperti mengulangi kesalahan yang sama.
“Ini seperti mengulangi kesalahan di tahun 2022, karen pada tahun itu juga ada catatan keterlambatan. Seperti pembangunan pedestrian di Jalan Panglima Batur,” ungkapnya.
Maka dari itu, menurut Khalis wajar jika ada yang mempertanyakan keseriusan Pemko Banjarbaru dalam pembangunan infrastruktur daerah yang notabenenya sebagai Ibu Kota Provinsi Kalsel.
Khalis menyarankan, kepada instansi terkait agar segera berbenah dalam segi perencanaan pembangunan, termasuk mengevaluasi kontraktor pelaksana proyek.
“Jika mereka (kontraktor proyek -red) dinilai kurang mumpuni, lebih baik jangan dipakai lagi,” tuturnya.
Apa yang dilakukannya ini kata Khalis, semata-mata bukan untuk menyudutkan Pemko Banjarbaru. Namun, jika hal ini terus terjadi maka akan merugikan daerah itu sendiri.
“Kita tidak ada niat untuk menyudutkan pemerintah maupun pihak lain. Tapi jika seperti ini terus maka akhirnya kita yang rugi, baik rugi secara penganggaran maupun rugi secara target yang diharapkan,” pungkasnya.
