TERAS7.COM – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Ir. Ariadi Noor menutup secara resmi Rapat Koordinasi dalam memperkuat sinergitas dan harmonisasi perencaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru, Jumat (02/02/24).
Rakor dihadiri Asisten bidang Kesra dan Pembangunan, Kadis Kominfo serta tamu undangan lainnya. Rakor pada hari ini tidak lain adalah ingin bagaimana bisa memadu serasikan program-program kegiatan pembangunan terutama peningkatan SDM, pendidikan, kesehatan dan pelaksanaanya di Kabupaten Kotabaru serta bergiliran di kabupaten lainnya.
Ini juga sebagai bentuk silaturahmi yang lebih akrab lagi antar sesama insan Bappeda sehingga dengan koordinasi serta komunikasi bisa lebih terbuka dan lebih lancar.
Dari hasil hari ini adalah terkait dengan kemiskinan ekstrim dan bagaimana kita menuntaskan stunting agar kegiatan yang lakukan ini benar dan harmonis antara provinsi dan kabupaten kota.
“Jadi kami ingin data-data pencapaian yang disebutkan tadi data faktual agar bisa melangkah lagi, lebih fokus, sehingga pementasan kemiskinan, stunting bisa lebih berhasil serta lebih efektif,” jelas Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Dr.Ir.Ariadi Noor.
Ditambahkan Perencana Ahli Pertama koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia se-Kalsel tahun 2024 Angga Priyadi memberikan kesimpulan sebagai berikut:
Penyelenggaraan fungsi Bappeda dalam perencanaan pembangunan membutuhkan dukungan ketersedian Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Keterbatasan SDM acap kali menghambat penyelesaian permasalahan pembangunan yang menuntut selesai tepat waktu dan tepat sasaran.
“Permalasahan klasikal tersebut masih menjadi permasalahan yang dirasakan hampir semua daerah. Oleh karenanya permasalahan ini perlu disikapi secara serius melalui keterlibatan kita dalam penyusunan Analisa Jabatan (Anjab) dan mendorong badan kepegawaian, dan biro organisasi dalam pemenuhan SDM di lingkup Bappeda khususnya bidang PPM,” papar Angga.
Setidaknya kata Angga ada 13 tugas tambahan (adhoc) yang menjadi tanggung jawab bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk menunjang penyelesaian tugas tambahan tersebut diperlukan peningkatan koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui optimalisasi forum komunikasi bidang PPM se-Kalimantan Selatan.
Maka dari itu, untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan data yang akurat. Penyediaan data melalui Regsosek adalah langkah tepat yang sedang dilakukan. Namun, prosedur permintaan data yang rumit menghambat daerah dalam mendapat data tersebut. Sehingga, diperlukan rapat lebih lanjut dengan penyedia data (Bappenas) untuk mempercepat penerimaan data di daerah.
“Dalam hal data regsosek masih belum didapatkan dan belum menjadi data sasaran penanggulangan kemiskinan, maka diperlukan percepatan penyelesaian proses verifikasi dan validasi data P3KE untuk dijadikan sebagai sasaran maupun target dari program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD pemangku penanggulangan kemiskinan,” pungkasnya.
