TERAS7.COM – Jembatan Sungai Alalak (Sei Alalak) yang tak hanya menghubungkan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Batola, tetapi juga menghubungkan Provinsi Kalsel dan Kalteng, operasional diresmikan Presiden RI, Joko Widodo. Kamis (21/10).
Selain dihadiri sejumlah menteri, kegiatan tersebut juga di hadiri Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor.
“Alhamdulillah Jembatan Sei Alalak telah rampung dan hari ini kita resmikan, sehingga segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya mendengar bahwa masyarakat sudah tidak sabar lagi menunggu peresmian jembatan ini, karena jembatan ini memiliki fungsi yang sangat penting sebagai jalur utama akses Kota Banjarmasin dengan berbagai wilayah di Kalimantan Selatan dan di Kalimatan Tengah, sekaligus juga mengatasi kemacetan,” kata Joko Widodo.
Jembatan ini, jelas Presiden, dibangun dengan menggunakan teknologi tinggi sehingga tahan gempa.
Total APBN untuk biaya pembangunan jembatan sepanjang 850 meter ini sekira Rp278 miliar, dengan ketahanan mampun hingga 100 tahun.
“Saya berharap kehadiran jembatan ini akan memperkuat konektivitas antar wilayah di Kalimantan Selatan, memperlancar arus transportasi antar daerah, mengefisienkan biaya-biaya logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah sekitarnya, serta menciptakan sentra-sentra ekonomi baru,” ucapnya.
Pesan lain yang disampaikannya agar jembatan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangkitkan dan memajukan kegiatan-kegiatan produktivitas masyarakat, sehingga dampaknya bisa betul-betul dirasakan oleh rakyat.
Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina yang menemani langsung Presiden Joko Widodo bersama H Sahbirin Noor berharap, dengan diresmikannya operasional jembatan tersebut, tak hanya memperlancar arus transportasi tetapi juga bias meningkatkan roda perekonomi di kedua daerah.
“Mudah-mudahan dengan hadirnya Jembatan Alalak ini bisa memperlancar arus roda perekonomian Kalimantan Selatan, dan beliau (Presiden) titip pesan agar jembatan dijaga dan dirawat. Mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan kita semua, terima kasih atas kehadiran beliau (Presiden),” ucapnya.
Pemimpin kota berjuluk seribu sungai ini kembali menjelaskan, biaya keseluruhan pembangunan jembatan yang berasal dari APBN sekira Rp278 miliar ditambah dari dana APBD Kota Banjarmasin untuk membebaskan lahan sekira Rp40 miliar, sehingga total perkiraan pembangunan jembatan tersebut sekira Rp318 miliar.
“Nanti kita akan bebaskan di bawah, mudah-mudahan juga bisa menikmati suasana yang nyaman, pagi, sore, dan Jembatan Alalak ini bisa menjadi ikon pariwisata juga bagi Kalimantan Selatan,” terangnya.
Program kerja lanjutan usai jembatan tersebut diresmikan, kata H Ibnu Sina lagi, Pemko Banjarmasin berencana membangun museum mini dengan memanfaatkan lahan milik PDAM Bandarmasih. “Dengan kontraktornya kami sudah sampaikan bahwa rencana untuk membangun semacam mini museum, di sebelah ada lahan Pemko punya PDAM, itu cukup untuk lahan untuk kita bangun gedung mini museum, kebetulan lokasinyaa berada di sisi Banjarmasin,”pungkasnya.
Sebelum meresmikan jembatan ikonik itu, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu memantau kegiatan vasinasi di RSU Ansyari saleh Banjarmasin.
Kepada pemerintah daerah, ia meminta agar bisa meningkatkan percepatan vaksinasi di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga target vaksinasi nasional sebanyak 70 persen masyarakat di akhir tahun ini dapat tercapai.
“Akhir tahun ini, akhir Desember kita berharap 70 persen warga kita sudah tervaksin. Tadi saya mendapatkan laporan dari Gubernur Kalimantan Selatan bahwa di provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan baru mencapai 33 persen,” ucap Presiden saat berdialog melalui konferensi video di halaman RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh, Kota Banjarmasin.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, vaksinasi di Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2021 baru mencapai 34,37 persen untuk dosis pertama dan 20,53 persen untuk dosis kedua.
Meski demikian, sejumlah kabupaten, kota di Kalimantan Selatan optimistis dapat mengejar target vaksinasi di akhir tahun ini.
Jokowi juga pun meminta jajaran pemerintah daerah bekerja sama dengan Polres dan Kodim untuk mempercepat vaksinasi agar dapat memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.
“Tadi sudah saya sampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi apabila stok habis segera menyampaikan ke pusat, ke Menkes atau ke saya. Akan kita kirim sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan,” tandasnya. (dokpim-bjm)
